Zelenskyy Siap Lepas NATO: Diplomasi Ujian Terakhir Menuju Perdamaian Ukraina

HALLONEWS.COM-Langkah mengejutkan datang dari Berlin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akhirnya memberi sinyal bersedia mengesampingkan ambisi lamanya untuk bergabung dengan NATO, sebuah konsesi besar yang menandai perubahan strategis paling signifikan sejak invasi Rusia dimulai tiga tahun lalu.

Dalam pembicaraan intens di ibu kota Jerman pada Minggu (14/12/2025) malam, Zelenskyy bertemu utusan Presiden AS Donald Trump, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, bersama perwakilan dari Jerman dan Uni Eropa. Di tengah tekanan diplomatik Washington, Kyiv kini membuka opsi baru: meninggalkan mimpi NATO demi jaminan keamanan Barat yang mengikat secara hukum.

“Sejak awal, keinginan Ukraina adalah bergabung dengan NATO; itu jaminan keamanan yang nyata. Tapi beberapa mitra dari AS dan Eropa tidak mendukung arah itu… Maka, jaminan keamanan bilateral menjadi kompromi kami,” kata Zelenskyy kepada wartawan dalam pesan singkat yang dikutip Hallonews.

Diplomasi di Ujung Tanduk

Langkah ini bukan tanpa risiko. Bergabung dengan NATO selama ini menjadi simbol perjuangan Ukraina melawan dominasi Moskow. Namun kini, di tengah perang yang melelahkan dan tekanan ekonomi yang menghimpit, Zelenskyy tampaknya memilih jalan pragmatis ketimbang simbolik.

Pertemuan di Berlin disebut sebagai “fase krusial” menuju rencana perdamaian 20 poin yang tengah digodok bersama sekutu Barat. Dalam rancangan itu, Kyiv berpotensi menandatangani kesepakatan gencatan senjata yang menjamin batas wilayah saat ini tanpa menyerahkan kedaulatan lebih jauh kepada Rusia.

Utusan Trump, Steve Witkoff, mengklaim bahwa “banyak kemajuan telah dicapai” dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari lima jam.

Bagi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, stabilitas di Eropa Timur adalah batu ujian baru bagi kebijakan America First yang kini bertransformasi menjadi Deal First, mendorong penyelesaian pragmatis ketimbang perang yang tak berkesudahan.

Konsesi Berisiko, Bayangan Budapest

Namun, banyak yang skeptis. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengingatkan bahwa Ukraina pernah dikhianati oleh “jaminan keamanan” serupa.
Pada tahun 1994, Kyiv menandatangani Memorandum Budapest, menyerahkan seluruh senjata nuklir warisan Uni Soviet dengan imbalan jaminan keamanan dari AS, Inggris, dan Rusia, yang belakangan diingkari Moskow dengan aneksasi Krimea.

“Masih perlu dilihat sejauh mana pernyataan Zelenskyy ini benar-benar akan terbukti. Ukraina punya pengalaman pahit dalam mengandalkan jaminan semacam itu,” kata Pistorius kepada stasiun televisi ZDF.

Baginya, tanpa keterlibatan Amerika Serikat yang kuat dan komitmen hukum internasional yang tegas, jaminan keamanan hanyalah janji kosong.

Pertempuran di Lapangan Masih Membara

Di sisi lain, perang tetap berlangsung. Rusia terus menggempur jaringan listrik dan infrastruktur vital di Odesa, Dnipro, hingga Kharkiv.

Serangan terbaru di Laut Hitam menghantam kapal dagang Turki dan membakar silo gandum Ukraina. Presiden Zelenskyy menyebut serangan itu “tidak memiliki tujuan militer selain menyandera rakyat sipil di tengah musim dingin.”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang berperan sebagai mediator regional, menyerukan “gencatan senjata terbatas” di kawasan pelabuhan dan fasilitas energi, seraya memperingatkan bahwa Laut Hitam “tidak boleh menjadi wilayah konfrontasi baru.”

Namun hingga kini, Moskow menolak usulan tersebut. Kremlin tetap menuntut agar Kyiv menarik pasukan dari sebagian wilayah Donetsk dan Luhansk yang masih berada di bawah kendali Ukraina.

Bagi banyak pengamat, langkah Zelenskyy ini bisa menjadi titik balik diplomasi — atau justru awal dari kapitulasi politik.

Menanggalkan ambisi NATO bisa mempercepat perdamaian, tapi juga berisiko menggerus kepercayaan rakyat Ukraina yang telah berkorban selama perang panjang.

Sementara itu, bagi Trump dan sekutu Eropanya, kesepakatan ini bisa menjadi pencapaian geopolitik besar: mengakhiri perang Eropa Timur tanpa menembakkan satu pun peluru tambahan dari pasukan Barat.

Namun pertanyaannya tetap: apakah jaminan keamanan di atas kertas mampu menggantikan perisai kolektif NATO di dunia nyata? (ren)