Warga Iran di Korea Selatan Minta Dukungan: “Jangan Diam saat Ribuan Orang Tewas”
Warga Iran di Korea Selatan mendesak Seoul bersuara dan bertindak di tengah laporan ribuan korban tewas akibat penindakan keras di Iran.
HALLONEWS.COM— Di tengah laporan penindakan keras yang menewaskan ribuan orang di Iran, warga Iran yang bermukim di Korea Selatan mendesak pemerintah dan masyarakat Korea untuk mengambil sikap tegas dan berdiri bersama rakyat Iran. Seruan itu disampaikan menyusul eskalasi kekerasan terhadap demonstrasi anti-pemerintah di Teheran dan sekitarnya.
Sejumlah warga Iran di Korea menyatakan kekecewaan atas sikap Seoul yang dinilai terlalu berhati-hati dibandingkan langkah diplomatik negara-negara demokrasi lain seperti Kanada, Prancis, dan Jerman. Mereka menegaskan bahwa krisis saat ini bukan sekadar “protes”, melainkan penolakan nasional terhadap sistem yang menindas.
Niusha, warga negara Iran yang telah tinggal di Korea selama enam tahun, mengatakan ia memilih Korea karena percaya pada komitmen negara itu terhadap martabat manusia.
“Namun sungguh mengejutkan melihat demokrasi setingkat G7 tetap diam sementara rakyat kami dibantai,” kata Niusha dalam wawancara tertulis seperti dilansir The Korea Times, Rabu (14/1/2026).
Sarah, nama samaran, yang telah delapan tahun bermukim di Korea, menegaskan bahwa penyebutan krisis ini sebagai “protes ekonomi” adalah keliru. “Ini adalah revolusi. Ini penolakan nasional terhadap sistem yang telah menindas kami hampir setengah abad,” ujarnya.
Layla, yang telah satu dekade tinggal di Korea, mendesak langkah konkret, menutup Kedutaan Besar Iran di Korea, menarik kedutaan Korea dari Iran, serta memutus hubungan ekonomi dan politik dengan pemerintah yang ia sebut brutal.
Jejak Penindakan dan Pemadaman Internet
Para narasumber menyebut pemberontakan saat ini sebagai kelanjutan dari penindakan sebelumnya, termasuk protes bahan bakar 2019 dan gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” pada 2022. Mereka menuding pemerintah Iran berulang kali memutus jaringan digital nasional untuk menyamarkan skala kekerasan.
Laporan dari Amnesty International dan pemantau internet NetBlocks mencatat pembatasan konektivitas yang luas selama gelombang kekerasan. Hingga Rabu (14/1/2026), meski sebagian saluran telepon internasional dilaporkan pulih, internet di Iran masih offline.
Perbedaan angka korban juga menjadi sorotan. Pemerintah Iran menyebut sekitar 2.000 korban jiwa, sementara media berbahasa Persia dan organisasi HAM memperkirakan mendekati 12.000.
Melalui pesan terputus dan panggilan yang dialihkan, warga Iran di Korea menerima kisah yang jarang muncul di berita utama.
“Ada keluarga yang harus membayar mahal hanya untuk menerima jenazah; ada pula pemakaman yang dilarang atau dilakukan diam-diam di malam hari,” kata Niusha.
Seruan yang paling sering mereka terima sederhana: “Jadilah suara kami.”
“Sebelum pemadaman internet, teman-teman saya berkata, ‘Tolong beri tahu dunia apa yang terjadi. Jangan biarkan kami dilupakan,’” ujar Sarah.
Para narasumber mengaitkan harapan mereka dengan sejarah perjuangan demokrasi Korea, menilai pengalaman tersebut memberi kewajiban moral bagi Seoul untuk tidak berpaling. “Sebagai negara yang bangkit dari kediktatoran, Korea seharusnya berdiri di sisi rakyat yang menuntut kebebasan,” kata Layla. (ren)
