Tiongkok Siapkan Kebijakan Fiskal Agresif 2026, Fokus Perkuat Ekonomi Domestik
Tiongkok akan menerapkan kebijakan fiskal lebih agresif pada 2026 dengan memperluas belanja, dorong permintaan domestik, dan fokus kesejahteraan sosial.
HALLONEWS.COM-Pemerintah Tiongkok mengumumkan akan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih agresif dan proaktif pada 2026 untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya dorong pasar domestik.
Langkah ini ditegaskan dalam Konferensi Kerja Fiskal Nasional yang digelar di Beijing pada Sabtu (27/12/2025) dan Minggu (28/12/2025), dihadiri pejabat tinggi keuangan pusat dan daerah.
Dalam konferensi tersebut, pemerintah menyoroti lima prioritas utama yang akan menjadi panduan arah fiskal tahun depan.
Pertama, memperluas skala belanja fiskal guna menjaga momentum pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Kedua, mengoptimalkan instrumen obligasi pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur strategis dan program sosial prioritas.
Ketiga, meningkatkan efisiensi transfer fiskal ke daerah, agar pemerintah lokal memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai layanan publik.
Keempat, menata ulang struktur pengeluaran dengan fokus pada kesejahteraan sosial, riset teknologi, pendidikan, dan transisi energi hijau.
Dan kelima, memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga stabilitas keuangan dan mendorong kepercayaan pasar.
Permintaan Domestik Jadi Tumpuan Pertumbuhan
Beijing menegaskan bahwa penguatan permintaan domestik akan menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi 2026.
Konsumsi dalam negeri dan investasi swasta akan terus didorong untuk menggantikan ketergantungan terhadap ekspor di tengah perlambatan ekonomi global.
“Permintaan domestik adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok,” demikian pernyataan resmi konferensi yang dirilis Kementerian Keuangan seperti dilansir CGTN, Minggu (28/12/2025).
Pemerintah juga menegaskan pentingnya inovasi teknologi dan penguatan industri manufaktur untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta memperluas kerja sama ekonomi internasional.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menempatkan transisi hijau dan kesejahteraan sosial sebagai agenda utama.
Belanja publik akan diarahkan untuk mendukung proyek energi bersih, revitalisasi lingkungan, serta peningkatan sistem jaminan sosial.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.
Konferensi juga menekankan pentingnya koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan finansial untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.
Pemerintah berjanji memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor produktif, termasuk UMKM dan industri inovatif, guna memastikan dampak fiskal dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (ren)
