Tiongkok Desak AS Bebaskan Maduro, Peringatkan Pelanggaran Hukum Internasional
Tiongkok mendesak Amerika Serikat membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, menyebut penangkapan tersebut melanggar hukum internasional dan Piagam PBB.
HALLONEWS.COM-Pemerintah Tiongkok secara tegas mendesak Amerika Serikat untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, serta segera membebaskan keduanya, menyusul penangkapan paksa yang dilakukan Washington.
Dalam pernyataan resminya pada Minggu (4/1/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan Beijing sangat prihatin atas tindakan Amerika Serikat yang menangkap Maduro dan istrinya, lalu membawa mereka keluar dari wilayah Venezuela.
“Langkah Amerika Serikat jelas melanggar hukum internasional, norma-norma dasar hubungan internasional, serta tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata juru bicara tersebut seperti dilansir CGTN, Minggu (4/1/2025).
Tiongkok menilai penangkapan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Beijing mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan upaya penggulingan pemerintahan Venezuela, serta menyelesaikan seluruh perselisihan melalui dialog dan negosiasi politik, bukan penggunaan kekuatan militer.
Sikap keras ini menegaskan posisi konsisten Tiongkok dalam menolak intervensi sepihak dan perubahan rezim melalui tekanan eksternal. Bagi Beijing, perlindungan terhadap prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi merupakan fondasi tatanan internasional yang tidak dapat ditawar.
Amerika Serikat menyatakan penangkapan Maduro dilakukan oleh pasukan operasi khusus dan diikuti pemindahan ke New York untuk menghadapi dakwaan di pengadilan federal, termasuk tuduhan terkait narkoterorisme. Presiden AS Donald Trump menyebut Washington akan mengambil kendali sementara atas Venezuela—klaim yang langsung ditolak oleh otoritas Venezuela.
Reaksi Global: Korea hingga Eropa
Di luar sikap tegas Tiongkok, sejumlah negara dan kawasan lain menyampaikan respons yang beragam.
Korea Selatan menyerukan penurunan ketegangan dan stabilisasi cepat di kawasan sekitar Venezuela. Kementerian Luar Negeri Korea menekankan pentingnya dialog dan pemulihan demokrasi, seraya memastikan prioritas pada keselamatan sekitar 70 warga Korea yang berada di Venezuela. Presiden Lee Jae-myung juga telah memerintahkan langkah perlindungan dan kesiapan evakuasi jika situasi memburuk.
Dari Eropa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa setiap solusi atas krisis Venezuela harus menghormati hukum internasional dan Piagam PBB, serta ditempuh melalui transisi damai dan dialog politik.
Sementara itu, China dan Kuba secara terbuka mengecam operasi AS sebagai pelanggaran kedaulatan, sedangkan Brasil, Meksiko, dan Kolombia mengkritik penggunaan kekerasan dan menyerukan penghormatan terhadap mekanisme multilateral. Sebaliknya, sejumlah pemimpin konservatif di Amerika Latin menyambut jatuhnya Maduro sebagai peluang pemulihan demokrasi.
Mengapa Sikap Tiongkok Penting
Pernyataan Beijing tidak berdiri sendiri. Venezuela merupakan mitra strategis Tiongkok, terutama di sektor energi dan pembiayaan. Namun lebih dari itu, sikap keras ini mencerminkan pertarungan narasi global antara pendekatan intervensi sepihak dan tatanan internasional berbasis hukum.
Dengan mendesak pembebasan Maduro dan mengutip Piagam PBB, Tiongkok berupaya mengembalikan konflik Venezuela ke arena multilateralisme, sekaligus mengirim pesan kepada negara-negara Global South bahwa Beijing menolak preseden penangkapan kepala negara oleh kekuatan asing. Di sisi lain, eskalasi ini berisiko memperdalam polarisasi geopolitik antara Amerika Serikat dan kekuatan besar non-Barat.
Singkatnya, sikap Tiongkok menempatkan krisis Venezuela bukan sekadar isu regional, melainkan ujian serius bagi tata kelola global: apakah hukum internasional tetap menjadi rujukan utama, atau tergeser oleh kekuatan militer dan politik sepihak. (ren)
