Terlilit Utang Rp70 Miliar, Operasional RSUD Kota Bekasi di Ujung Tanduk
RSUD Kota Bekasi terlilit utang Rp70 miliar akibat beban operasional. Pemkot Bekasi terapkan efisiensi hingga pemangkasan demi menjaga layanan rumah sakit tetap berjalan.
HALLONEWS.COM – Beban utang Rp70 miliar menghantui operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi mengakui lilitan kewajiban finansial berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan rumah sakit pelat merah tersebut.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut utang puluhan miliar rupiah itu saat ini menjadi tanggungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bekasi dan berasal dari kebutuhan operasional rumah sakit.
“Kurang lebih ada tanggungan sekitar Rp70 miliar yang memang harus kami selesaikan. Ini terkait dengan proses operasional RSUD yang berjalan selama ini,” kata Tri kepada Hallonews, Selasa (13/1/2026).
Kondisi keuangan yang tertekan memaksa manajemen RSUD melakukan langkah efisiensi, termasuk kebijakan yang menyentuh kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan rumah sakit.
Tri mengaku telah menginstruksikan manajemen RSUD Kota Bekasi untuk menyesuaikan seluruh kebijakan belanja dengan kemampuan keuangan terkini agar operasional tetap berjalan profesional.
“Saya sudah memerintahkan manajemen untuk melakukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan yang ada,” ujarnya.
Salah satu opsi yang diambil adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN RSUD Kota Bekasi. Meski demikian, Tri menegaskan detail teknis kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan manajemen rumah sakit.
“Kebijakannya secara umum adalah penyesuaian TPP. Teknisnya nanti menjadi kewenangan direktur RSUD,” ungkapnya.
Tri menambahkan, utang tersebut bukanlah persoalan baru. Kewajiban finansial itu disebut telah menumpuk sejak sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bekasi dan baru terungkap setelah dilakukan audit internal.
“Ini proses yang sudah terjadi cukup lama. Setelah audit dan serah terima direktur RSUD yang baru, barulah kami melakukan pemetaan dan melihat kondisi yang harus segera diperbaiki ke depannya,” jelas Tri.
Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bekasi Sudirman mengungkapkan, utang puluhan miliar rupiah tersebut sebagian besar berasal dari biaya operasional penting, termasuk pengadaan perlengkapan medis dan obat-obatan.
“Angkanya sekitar Rp70 miliar, itu utang operasional seperti gas medis, laboratorium, dan kebutuhan layanan lainnya,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, efisiensi tak hanya dilakukan lewat pemangkasan tunjangan, tetapi juga dengan menekan belanja pegawai yang selama ini dinilai terlalu besar. “Belanja pegawai kita mencapai 60,4 persen. Itu terlalu tinggi,” ujarnya.
Padahal, berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan RI dan hasil audit Inspektorat, porsi belanja pegawai yang ideal berada di kisaran 45 persen dari total anggaran rumah sakit. “Hasil audit inspektorat menemukan bahwa belanja pegawai memang terlalu tinggi,” tandasnya. (dul)
