Sumatera Bangkit! Seluruh Daerah Terdampak Bencana Resmi Masuk Fase Transisi Pemulihan
Seluruh wilayah Sumatera terdampak bencana resmi masuk fase transisi pemulihan. BNPB pastikan tak ada tambahan korban jiwa, fokus rehabilitasi dan rekonstruksi dipercepat.
HALLONEWS.COM – Kabar optimistis datang dari wilayah Sumatera. Pemerintah memastikan seluruh kabupaten dan kota yang terdampak bencana kini telah memasuki fase transisi menuju pemulihan, menandai berakhirnya masa tanggap darurat di sejumlah daerah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, tidak ditemukan penambahan korban jiwa. Meski demikian, tantangan masih ada dengan 72 orang dilaporkan hilang dan 10.854 warga masih mengungsi akibat dampak bencana.
“Dukungan logistik, operasi udara, hingga modifikasi cuaca tetap dilaksanakan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” ujar Suharyanto, Rabu (14/1/2026).
Dari sisi infrastruktur, akses jalan nasional di Sumatera Barat relatif telah terhubung, meskipun beberapa ruas strategis seperti Padang Panjang–Sicincin masih diberlakukan pembatasan lalu lintas.
Pemerintah juga terus menyesuaikan kebutuhan alat berat di lapangan, termasuk opsi relokasi alat ke provinsi lain yang lebih membutuhkan.
BNPB menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus didukung pendataan kerusakan multisektoral yang akurat, berbasis by name by address.
Data tersebut menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan kembali serta pencairan bantuan pemerintah.
Selain itu, penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didorong melibatkan konsultan serta akademisi agar sesuai ketentuan teknis. Pemerintah juga terus memperbarui data terkait hunian sementara, hunian tetap, dan dana tunggu hunian secara berkala.
Kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan lahan, ketidaksesuaian data di beberapa daerah, serta perlunya penetapan zona aman bencana melalui validasi lanjutan.
“Pemerintah pusat berkomitmen mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara serius melalui kerja satuan tugas yang solid dan terkoordinasi,” tegas Suharyanto.
Penentuan skala prioritas, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan sumber daya akan terus disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak. (min)
