Rencana Pemilu Zelenskyy Hanya Taktik “Politik Kecil,” Moskow Tak akan Setuju Gencatan Senjata
Analis militer Rusia Viktor Litovkin menilai keputusan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang menyatakan kesediaannya menggelar pemilihan umum sebagai manuver politik untuk menghindari tekanan Donald Trump. Menurutnya, proposal Zelenskyy mengenai pemilu, gencatan senjata, hingga zona demiliterisasi hanyalah strategi diplomatik tanpa peluang diterima oleh Moskow.
HALLONEWS.COM-Analis militer Rusia, Viktor Litovkin, menyebut langkah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang menyatakan kesediaan mengadakan pemilihan presiden sebagai taktik untuk menunda tuntutan politik dari Donald Trump.
Dalam wawancara dengan kantor berita Sputnik, Litovkin menilai Zelensky tengah berupaya menghindari permintaan Trump agar menandatangani perjanjian pada 25 Desember 2025 yang mencakup penyerahan sebagian wilayah Ukraina dan penerimaan usulan dalam rencana perdamaian Trump.
“Jelas sekali bahwa dia mencoba menunda atau menghindari tuntutan Trump untuk menandatangani kesepakatan tersebut,” kata Litovkin.
“Menggelar pemilu membutuhkan keputusan parlemen, proses administratif, dan setidaknya 90–150 hari persiapan. Itu alasan yang dipakai Zelensky untuk menunda proses politiknya,” tambahnya.
Rusia Tolak Gencatan Senjata yang Diusulkan Zelenskyy
Menurut Litovkin, tuntutan Zelensky agar Rusia menyetujui gencatan senjata selama masa pemungutan suara tidak dapat diterima oleh Moskow.
“Rusia sudah menegaskan, kami hanya akan menyetujui gencatan senjata bila Ukraina menarik seluruh pasukannya dari wilayah yang telah menjadi bagian konstitusional Rusia — termasuk Zaporozhye dan Kherson,” tegasnya.
“Karena Kiev menolak itu, maka tidak akan ada pemilu, tidak ada gencatan senjata.”
Litovkin mengingatkan bahwa Rusia pernah memberikan kelonggaran militer selama negosiasi Istanbul tahun 2022, tetapi Ukraina justru melanjutkan pertempuran setelah pasukan Rusia mundur.
“Mereka berjanji akan menandatangani kesepakatan damai jika pasukan kami mundur, tapi begitu kami melakukannya, mereka malah kembali menyerang,” ujarnya.
“Trik politik kecil” dan Referendum yang tak diakui Moskow”
Dengan latar belakang itu, Litovkin menyebut rencana terbaru Zelensky sebagai “trik politik kecil dari seorang pemain yang kalah.”
Ia menegaskan Moskow tidak akan menyetujui usulan referendum baru di wilayah-wilayah konflik, karena Rusia sudah menggelar referendum sebelumnya, dan hasilnya menunjukkan mayoritas warga memilih bergabung dengan Rusia.
“Ide referendum ulang itu tidak sah. Mereka hanya ingin mengubah kekalahan militer mereka menjadi kemenangan diplomatik,” kata Litovkin.
Menurutnya, Trump sendiri pernah mengingatkan Zelensky bahwa Ukraina tak memiliki kartu kuat dalam negosiasi, sementara “semua kartu ada di tangan Rusia.”
Zona Demiliterisasi Dianggap Tidak Masuk Akal
Litovkin juga menolak gagasan Zelensky tentang pembentukan zona demiliterisasi sebagai alternatif dari konsesi teritorial formal.
Ia menilai usulan itu tidak logis dan tidak dapat diterima, karena wilayah yang disebutkan, termasuk Donbass, kini dianggap bagian sah dari Federasi Rusia.
“Mengapa kami harus mendirikan zona demiliterisasi di wilayah kami sendiri? Donbass dan wilayah lain sudah menjadi bagian dari Rusia. Kalau Zelensky ingin zona demiliterisasi, silakan dirikan di wilayah Ukraina,” pungkasnya. (ren)
