Rapat Koordinasi Kelurahan Kota Bambu Utara Perkuat Sinergi dan Arah Pelayanan Berbasis Wilayah
Rapat Koordinasi Kelurahan Kota Bambu Utara memperkuat sinergi antara kelurahan, LMK, dan RW guna meningkatkan pelayanan publik berbasis wilayah yang responsif dan kolaboratif.
HALLONEWS.COM — Pemerintah Kelurahan Kota Bambu Utara menggelar Rapat Koordinasi Fungsi yang melibatkan unsur kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta para Ketua Rukun Warga (RW). Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi lintas fungsi, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kelurahan Kota Bambu Utara tersebut dipimpin langsung oleh Lurah Kota Bambu Utara, H. Setia Budi. Dalam forum tersebut, ia menekankan perlunya perubahan pola kerja aparatur pemerintah yang tidak lagi bersifat pasif dan administratif semata, melainkan lebih proaktif, responsif, serta hadir langsung di tengah masyarakat.
“Harus ada konsistensi dalam pola kerja kita. Setiap permasalahan jangan selalu dibawa ke kelurahan. Justru lurah dan jajaran yang harus datang langsung ke lokasi permasalahan di wilayah,” ujar H. Setia Budi dalam arahannya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap persoalan warga dapat dipahami secara utuh, tidak hanya berdasarkan laporan tertulis, tetapi juga melalui pengamatan langsung di lapangan. Dengan demikian, solusi yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ia menilai kehadiran aparatur kelurahan di wilayah merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat. Selain mempercepat penyelesaian masalah, pendekatan ini diyakini mampu membangun kepercayaan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.
Dalam kesempatan yang sama, Lurah Kota Bambu Utara juga menegaskan kepada seluruh Kepala Seksi (Kasi) agar bekerja dengan perencanaan yang matang dan terukur. Setiap Kasi diminta menyusun program kerja tahunan yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta visi pembangunan Kelurahan Kota Bambu Utara.q
“Setiap Kasi wajib memiliki program kerja satu tahun untuk Kelurahan Kota Bambu Utara. Program tersebut harus memiliki target yang jelas, realistis dalam pelaksanaan, serta dapat dievaluasi manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Penegasan ini bertujuan untuk mencegah pola kerja yang bersifat reaktif dan sporadis, sekaligus mendorong aparatur kelurahan agar memiliki arah kebijakan yang konsisten. Dengan adanya perencanaan tahunan, pelaksanaan program diharapkan berjalan lebih sistematis dan tidak tumpang tindih antarbidang.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi peran strategis LMK dan RW sebagai mitra utama pemerintah kelurahan. LMK dan RW dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah, sekaligus menjadi garda terdepan dalam deteksi dini berbagai persoalan sosial di lingkungan.
Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan setiap permasalahan yang muncul di tingkat RT dan RW dapat ditangani lebih cepat melalui mekanisme musyawarah dan kolaborasi, sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks.
Pemerintah Kelurahan Kota Bambu Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pola kerja kolaboratif yang mengedepankan dialog, keterbukaan, serta kehadiran nyata di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik awal penguatan tata kelola pemerintahan kelurahan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan sinergi yang solid antara kelurahan, LMK, dan RW, Kelurahan Kota Bambu Utara optimistis mampu menciptakan lingkungan yang tertib, harmonis, serta mampu menjawab dinamika dan kebutuhan warganya secara berkelanjutan. (wib)
