PM Greenland Tegas Tolak Tekanan AS: Kami Tidak akan Membiarkan Diri Ditekan
PM Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan AS terkait ancaman tarif dan ambisi Trump menguasai Greenland.
HALLONEWS.COM-Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan dari Amerika Serikat (AS) terkait isu Greenland. Penegasan itu disampaikan pada akhir pekan lalu, menyusul meningkatnya ketegangan diplomatik setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengancam tarif dan mengulang ambisinya untuk menguasai wilayah Arktik tersebut.
Dalam unggahan di Facebook, Nielsen mengatakan bahwa gelombang demonstrasi di Greenland dan Denmark menunjukkan persatuan nasional yang kuat dan bermartabat. Ia menyebut dukungan dari komunitas internasional sebagai pengakuan bahwa Greenland adalah masyarakat demokratis yang berhak menentukan masa depannya sendiri.
“Pernyataan terbaru dari AS, termasuk ancaman tarif, tidak mengubah pendirian kami. Kami tidak akan membiarkan diri kami ditekan. Kami teguh pada dialog, rasa hormat, dan hukum internasional,” tulis Nielsen seperti dikutip Senin (19/1/2026).
Demonstrasi Massal di Nuuk
Pada Sabtu (17/1/2026), Nielsen bergabung dengan ribuan warga dalam aksi demonstrasi di Nuuk, ibu kota Greenland, untuk memprotes ancaman Trump. Perdana menteri terlihat melambaikan bendera Greenland di tengah kerumunan massa.
Ia mengatakan aksi tersebut mencerminkan semangat rakyat Greenland dalam mempertahankan demokrasi dan kedaulatan.
“Banyak orang telah secara damai menyatakan kecintaan mereka pada negara kita dan rasa hormat terhadap demokrasi kita. Saya sangat berterima kasih untuk itu,” ujarnya.
Ketegangan ini juga mendorong langkah diplomatik di tingkat internasional. Pada Senin (19/1/2026), Menteri Pertahanan Denmark dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Brussels.
Kementerian Pertahanan Denmark menyebut agenda pertemuan mencakup kerja sama NATO dalam bidang keamanan, pertahanan, dan pencegahan di kawasan Arktik.
Nielsen menegaskan bahwa setiap pembahasan mengenai keamanan Arktik harus melibatkan Greenland secara langsung.
“Dialog tentang keamanan Arktik harus dilakukan dengan kami dan dengan menghormati peran serta negara kami,” katanya, seraya menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri Greenland dalam pertemuan tersebut.
Denmark Absen dari Davos, Ketegangan Meningkat
Di tengah memanasnya sengketa Greenland, pemerintah Denmark dilaporkan tidak menghadiri Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pekan ini. Pihak WEF mengonfirmasi kepada Bloomberg bahwa Denmark tidak akan diwakili dalam pertemuan tahunan tersebut.
Sebaliknya, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dipastikan hadir di Davos.
Dari Davos, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa langkah Eropa membalas tarif AS akan menjadi tindakan yang “sangat tidak bijaksana”.
Ia juga meminta Eropa untuk tidak meragukan keseriusan Trump terkait Greenland.
“Semua orang seharusnya mempercayai perkataan presiden,” kata Bessent kepada wartawan.
Bessent membantah spekulasi bahwa sikap keras Trump terhadap Greenland dipicu kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian, menyebut anggapan tersebut sebagai “kabar bohong belaka”.
Surat Trump dan Isu Nobel Perdamaian
Trump sebelumnya kembali memicu kontroversi lewat surat kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre, di mana ia mengaitkan tuntutannya atas Greenland dengan kekecewaan karena tidak menerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Trump juga mempertanyakan kemampuan Denmark melindungi Greenland dari Rusia dan China, serta mempertanyakan legitimasi kedaulatan Kerajaan Denmark atas wilayah tersebut.
Støre menegaskan bahwa Komite Nobel Norwegia bersifat independen, dan pemerintah Norwegia tidak memiliki kewenangan atas keputusan pemberian hadiah.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut ancaman Trump terhadap Greenland sebagai tindakan yang “sama sekali salah”. Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung mendukung tarif balasan.
“Perang dagang bukanlah kepentingan siapa pun,” kata Starmer dalam pidato nasional dari Downing Street.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Uni Eropa teguh mendukung kedaulatan Greenland dan Kerajaan Denmark.
Para diplomat Uni Eropa di Brussels sepakat untuk menunda langkah balasan hingga 1 Februari, saat Trump menyatakan tarif pertama akan mulai diberlakukan, sambil terus mencari solusi diplomatik. (ren)
