Perkuat Mitigasi TPPO, Polri Tambah Direktorat PPA dan PPO Disejumlah Daerah

HALLONEWS.COM – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan akan menambah jumlah Direktorat Reserse Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di sejumlah polda.

Diantaranyaa Polda Kepulauan Riau (Kepri), Maluku Utara, Bali hingga Banten. Tujuuanya untuk memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO.

“Kami sudah diskusi dengan Wamen (Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ WammenP2MI/BP2MI), ada tambahan (pembentukan Ditres PPA-PP0) nanti untuk Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Utara (Kaltara) kemudian Bali, Banten, kemudian Maluku Utara (Malut),” ujar Dedi di acara Bedah Buku Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (21/1/2026).

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini menuturkan, pembentukan Direktorat Reserse PPA-PPO baru di sejumlah wilayah adalah bentuk mitigasi terhadap kejahatan perdagangan orang.

“Ada beberapa Polda yang akan kita persiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO, ujarnya.

Dedi kemudian menerangkan soal wilayah yang menjadi pusat eksploitasi dalam kurun 2020 hingga 2023 di Asia Tenggara. Mulai dari Kamboja hingga Myanmar.

“Dalam simpul korban perdagangan manusia WNI selama 2020-2023, peta korban WNI di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, Filipina, dengan simpul transitnya di Thailand, Laos dan Myanmar,” tandasnya.

Dia mengatakan, Indonesia dan Filipina memiliki pola berbeda dalam hal perlintasan jaringan TPPO. Hal itu karena garis pantai kedua negara ini terbentang luas sehingga titik-titik masuknya pun banyak.

“Ada terjadi perbedaan pola (masuk jaringan TPPO) terutama di Indonesia dan Filipina. Ini negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas, pintu masuknya banyak,” tutupnya. (min)