Pengurus PWI DIY 2025–2030 Resmi Dilantik, Sri Sultan HB X Tekankan Integritas Pers di Era Viral

HALLONEWS.COM – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masa bakti 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (22/1/2026). Pelantikan ini mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya prosesi pengukuhan PWI DIY digelar di pusat pemerintahan daerah dan disaksikan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus PWI DIY oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, yang menandai sahnya kepengurusan baru.

Ketua PWI DIY Hudono menyampaikan bahwa pelantikan di Kompleks Kepatihan merupakan simbol kuat dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap kemerdekaan pers yang berlandaskan Pancasila, etika jurnalistik, dan kepentingan publik.

“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan bahwa pers di Yogyakarta tumbuh bersama nilai kebangsaan dan tanggung jawab moral. Pers harus berakar pada Pancasila dan tetap beretika,” ujar Hudono.

Ia menegaskan, kepengurusan PWI DIY ke depan berkomitmen mendorong profesionalisme dan peningkatan kompetensi wartawan demi terwujudnya pers yang bermartabat.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi fasilitasi pelantikan oleh Sri Sultan HB X. Menurutnya, Yogyakarta memiliki posisi strategis dalam sejarah pers dan perjuangan bangsa.

“PWI lahir pada 9 Februari 1946 sebagai bagian dari perjuangan nasional. Hingga kini, wartawan tetap dituntut menjadi insan perjuangan di tengah derasnya disrupsi dan banjir informasi,” kata Munir.

Ia mengingatkan ancaman serius berupa kekacauan informasi di era digital, yang menuntut pers tetap berpegang pada nilai-nilai Kota Pers Pancasila, dengan Pancasila sebagai fondasi profesionalisme dan martabat pers.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan integritas dan tanggung jawab sosial, terutama di tengah budaya informasi serba cepat dan logika viralitas.
“Kemerdekaan pers tidak boleh tercerabut dari kebijaksanaan dan kesadaran atas dampak sosial setiap informasi yang disampaikan ke publik,” ujar Sri Sultan.

Ia menegaskan bahwa kualitas jurnalistik tidak diukur dari kecepatan semata, melainkan dari kejernihan sumber, ketepatan penyajian, dan keluhuran niat.

“Pers yang bermartabat bukan hanya yang paling cepat, tetapi yang paling dalam dan tepat,” tegasnya.
Sri Sultan juga menyoroti tantangan era pasca-kebenaran, ketika opini dan algoritma kerap mengalahkan fakta.
“Kecepatan tanpa ketelitian berpotensi menyesatkan, dan kebebasan tanpa tanggung jawab dapat menggerus kepercayaan publik,” ujarnya.

Pemerintah Daerah DIY, lanjut Sri Sultan, memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan demokrasi, dengan relasi yang saling menguatkan antara keterbukaan pemerintah dan fungsi kontrol pers.
“Semoga amanah ini dijalankan dengan integritas dan keberpihakan pada kebenaran demi kepentingan publik,” pungkasnya.

Dalam kepengurusan PWI DIY 2025–2030, jajaran penasihat antara lain GKR Mangkubumi, Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, Drs. A. Hafid Asrom, MM, Prof. Dr. Suyanto, dan Ki Bambang Widodo.

Adapun Dewan Pakar diisi oleh Prof. Dr. Muchlas, Prof. Dr. Sujito, SH, MSi, Prof. Pardimin, PhD, Dr. Aciel Suyanto, SH, MH, Dr. Esti Susilarti, M.Par, Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M., serta Ahmad Subagya. (gin)