Pengacara Maduro akan Gugat Legalitas Penangkapan AS, Pendukung Gelar Demo di New York

HALLONEWS.COM-Tim kuasa hukum Presiden Venezuela Nicolás Maduro menyatakan akan menggugat legalitas penangkapan klien mereka oleh Amerika Serikat (AS), dengan dalih Maduro memiliki kekebalan hukum sebagai kepala negara berdaulat.

Gugatan ini disiapkan menyusul sidang perdana Maduro di pengadilan federal Manhattan, Senin (5/1/2026) siang waktu setempat, hanya beberapa hari setelah ia ditangkap dalam operasi militer AS di Caracas.

Dalam sidang yang berlangsung singkat tersebut, Maduro mengajukan pembelaan tidak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika yang dialamatkan kepadanya.

“Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah atas apa pun yang disebutkan di sini. Saya adalah orang baik dan presiden negara saya,” kata Maduro di hadapan hakim Alvin Hellerstein.

Maduro hadir bersama istrinya, Cilia Flores, yang juga menyatakan tidak bersalah dan menegaskan bahwa dirinya “sama sekali tidak bersalah” atas tuduhan yang sama.

Gugatan Kekebalan Kepala Negara

Berdasarkan dokumen pengadilan, Maduro menunjuk Barry Pollack sebagai kuasa hukumnya. Pollack dikenal luas setelah sebelumnya mewakili pendiri WikiLeaks Julian Assange.

Tim pembela diperkirakan akan mengajukan mosi awal untuk menantang yurisdiksi pengadilan AS, dengan argumen bahwa penangkapan Maduro melanggar hukum internasional dan prinsip kekebalan kepala negara. Strategi ini mengingatkan pada pembelaan serupa yang pernah diajukan oleh mantan pemimpin Panama Manuel Noriega, meskipun upaya tersebut akhirnya ditolak pengadilan AS.

Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak mengakui Maduro sebagai kepala negara Venezuela yang sah, terutama setelah pemilihan presiden 2024 yang kontroversial. Posisi inilah yang menjadi dasar Washington untuk melanjutkan proses hukum terhadap Maduro di pengadilan domestiknya.

Ancaman Hukuman Seumur Hidup

Dalam dakwaan setebal 25 halaman yang diumumkan akhir pekan lalu, jaksa AS menuduh Maduro dan sejumlah pihak bekerja sama dengan kartel narkoba untuk memfasilitasi pengiriman ribuan ton kokain ke Amerika Serikat. Jika terbukti bersalah, Maduro dan Flores terancam hukuman penjara seumur hidup.

Dakwaan tersebut juga memuat tuduhan bahwa pasangan ini memerintahkan penculikan, pemukulan, hingga pembunuhan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu operasi perdagangan narkoba mereka, termasuk pembunuhan seorang bos narkoba lokal di Caracas.

Namun, dakwaan itu bertolak belakang dengan penilaian intelijen AS yang dirilis pada April lalu. Penilaian yang melibatkan 18 badan intelijen tersebut menyebut tidak ditemukan bukti koordinasi langsung antara rezim Caracas dan kelompok kriminal Tren de Aragua, yang juga disebut dalam berkas dakwaan.

Pendukung Maduro Gelar Demonstrasi

Di luar ruang sidang, puluhan pendukung Maduro menggelar aksi demonstrasi di depan gedung pengadilan federal Daniel Patrick Moynihan, Manhattan. Mereka membawa bendera Venezuela dan poster bertuliskan “Free Maduro” serta “Hands Off Venezuela”.

Para demonstran menilai penangkapan Maduro sebagai penculikan militer dan pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela. Aparat keamanan tampak berjaga ketat di sekitar gedung pengadilan selama persidangan berlangsung.

Di Caracas, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez menuntut agar Amerika Serikat segera memulangkan Maduro. Meski demikian, Rodríguez juga menunjukkan nada yang lebih moderat dalam pernyataan terbarunya dengan mengajak pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk membuka kerja sama dan membangun hubungan yang “saling menghormati”.

Trump sebelumnya menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela untuk sementara waktu dan menuntut “akses penuh” terhadap sumber daya negara tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Washington tidak akan menjalankan pemerintahan Venezuela secara langsung, selain mempertahankan kebijakan “karantina minyak”.

Sidang lanjutan kasus Maduro dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret, dengan isu legalitas penangkapan diperkirakan menjadi fokus utama pertarungan hukum berikutnya. (ren)