Pendiri Coupang Minta Maaf atas Kebocoran Data 33 Juta Pengguna, tapi Tetap Tolak Hadiri Sidang Parlemen

HALLONEWS.COM-Pendiri sekaligus Ketua Dewan Direksi Coupang, Kim Bom-suk, akhirnya menyampaikan permintaan maaf publik atas kebocoran data besar-besaran yang menimpa lebih dari 33 juta pelanggan platform e-commerce raksasa asal Korea Selatan itu.

Namun, di tengah sorotan publik dan tekanan parlemen, Kim kembali menolak hadir dalam sidang Majelis Nasional yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu (28/12/2025), Kim mengakui bahwa insiden kebocoran tersebut menimbulkan “kekhawatiran dan ketidaknyamanan besar” bagi pelanggan dan masyarakat.

“Sebagai pendiri dan ketua dewan Coupang, saya dengan tulus meminta maaf atas nama seluruh karyawan,” ujarnya seperti dilansir The Korea Times, Minggu (28/12/2025).

Kim menambahkan bahwa perusahaannya menyesali tanggapan awal yang lambat dan komunikasi yang tidak memadai ketika insiden pertama kali terungkap hampir sebulan lalu.

“Saya sangat menyesali respons awal yang kurang tepat. Permintaan maaf ini datang terlambat, dan itu adalah kesalahan saya,” tambahnya.

Ia berjanji akan melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem keamanan data, serta membangun kembali kepercayaan publik.

“Kami akan membangun ulang dari dasar dan memastikan insiden seperti ini tidak akan pernah terulang,” tegas Kim.

Klaim Pemulihan Data Dibatalkan Pemerintah

Coupang menyatakan telah memulihkan seluruh data pelanggan yang bocor bekerja sama dengan pemerintah dan berhasil mengambil kembali perangkat penyimpanan dari mantan karyawan yang diduga melakukan pelanggaran.

Kim mengklaim data yang benar-benar terekspos hanya sekitar 3.000 kasus dan belum disebarluaskan atau dijual.

Namun, pemerintah Korea Selatan membantah klaim tersebut. Kementerian Sains dan Teknologi Informasi mengatakan bahwa penyelidikan gabungan publik-swasta masih berlangsung, dan klaim pemulihan penuh dari Coupang “belum diverifikasi” secara independen.

“Pernyataan Coupang adalah pernyataan sepihak yang belum dapat dikonfirmasi,” tulis kementerian dalam tanggapan resminya.

Krisis Melebar ke Tingkat Politik dan Diplomatik

Ketegangan antara Coupang dan pemerintah meningkat setelah perbedaan narasi mengenai hasil penyelidikan. Coupang bahkan mengeluarkan dua versi pernyataan, dalam bahasa Korea dan Inggris, dengan nada berbeda.

Versi bahasa Inggris menyebut perusahaan telah “dituduh secara salah”, sementara versi Korea menggunakan frasa lebih halus: “dikritik secara tidak adil.”

Pernyataan itu memicu reaksi keras dari sejumlah anggota parlemen, yang menilai Coupang “mengabaikan otoritas nasional.”

Sementara itu, Robert O’Brien, mantan penasihat keamanan nasional AS di era Donald Trump, ikut berkomentar di media sosial, menuding pengawasan parlemen Korea sebagai bentuk “tekanan berlebihan terhadap perusahaan berbasis AS.”

Sidang gabungan enam komite Majelis Nasional Korea dijadwalkan pada Selasa dan Rabu pekan ini, membahas kebijakan sains, keuangan, tenaga kerja, transportasi, urusan luar negeri, dan keamanan data.

Namun, Kim kembali menolak hadir dengan alasan komitmen luar negeri, seperti yang juga ia lakukan pada sidang 17 Desember lalu.

Sebagai gantinya, Harold Rogers, pimpinan unit Korea Coupang, diharapkan mewakili perusahaan di hadapan para anggota parlemen.

Penolakan Kim menuai kecaman luas. Anggota parlemen Choi Min-hee dari Partai Demokrat Korea menyebut sikap itu sebagai bentuk penghinaan terhadap publik.

“Kim dan Coupang terus mengabaikan serta mengejek rakyat Korea dan Majelis Nasional. Ini tidak bisa diterima,” tulisnya di media sosial.

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Khusus

Sebagai respons atas krisis ini, pemerintah membentuk gugus tugas lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi, Kepolisian, Badan Intelijen Nasional, dan Kementerian Luar Negeri.

Gugus tugas ini bertugas meninjau penanganan insiden kebocoran data serta komunikasi publik Coupang, termasuk pernyataan yang disebarkan di luar negeri.

Kantor kepresidenan Korea juga telah menerima laporan lengkap mengenai insiden tersebut, untuk menilai dampak politik dan ekonomi dari kasus yang kini menjadi perhatian global itu.

Kendati permintaan maaf Kim Bom-suk dianggap langkah penting, banyak pihak menilai hal itu terlambat dan tidak disertai tanggung jawab langsung.

Krisis ini memperdalam luka reputasi Coupang, perusahaan e-commerce yang pernah dielu-elukan sebagai “Amazon-nya Asia,” yang kini menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan publik. (ren)