Penangkapan Maduro Berujung Desakan Pemakzulan Trump, Dunia Soroti Aksi AS di Venezuela
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu kecaman global dan desakan pemakzulan Donald Trump oleh PBB dan aksi protes di AS yang memuat dugaan pelanggaran hukum internasional.
HALLONEWS.COM — Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat tidak hanya memicu kecaman keras dari Caracas, tetapi juga berakhir pada desakan internasional agar Presiden AS Donald Trump dimakzulkan . Langkah militer Washington kini dipandang banyak pihak sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan hak asasi manusia.
Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino López menyebut operasi AS sebagai “menculikkan,” seraya menuding serangan tersebut mengabaikan pengawal presiden, personel militer, dan warga sipil.
“Ini bukan penegakan hukum, ini agresi terhadap negara berdaulat,” tegas Padrino López dalam pernyataan yang disiarkan televisi nasional seperti dikutip Al Jazeera, Senin (5/1/2026).
Desakan Pemakzulan dari PBB
Gelombang kritik meningkat ketika Pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Kontra-Terorisme Ben Saul secara terbuka menyebut tindakan AS ilegal dan permintaan penyelidikan serta pemakzulan Presiden AS .
“Setiap nyawa warga Venezuela yang hilang merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Presiden Trump harus dimintai pertanggungjawaban,” tulis Saul di media sosial.
Pernyataan ini memperluas krisis Venezuela menjadi isu konstitusional dan politik domestik AS, sekaligus memperkuat narasi bahwa Trump telah melampaui kewenangannya sebagai presiden.
Di tengah kecaman global, Presiden AS Donald Trump justru melontarkan ancaman baru. Dalam wawancara dengan The Atlantic , Trump mengatakan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez , yang ditunjuk Mahkamah Agung sebagai pejabat presiden selama 90 hari, akan membayar “harga yang sangat mahal” jika tidak bekerja sama dengan Washington.
Maduro sendiri telah dikirim ke New York dan ditahan di penjara Brooklyn untuk menangani dakwaan perdagangan narkoba federal. Ia dijadwalkan menjalani sidang perdana di pengadilan federal Manhattan.
Sehari setelah Trump menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menarik kembali pernyataan tersebut. Rubio menegaskan Washington tidak akan mengatur pemerintahan sehari-hari Venezuela, melainkan menekan perubahan melalui blokade minyak .
Langkah korektif ini dinilai sebagai upaya meredam kritik, termasuk dari kubu “America First” di Partai Republik yang menentang intervensi asing, serta dari pengamat yang mengingat kegagalan AS di Irak dan Afghanistan.
Protes di AS dan Sidang DK PBB
Aksi militer AS memicu sejumlah kota Amerika, termasuk Los Angeles, dengan tuntutan menghentikan pemboman Venezuela dan menolak “perang demi minyak”.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan bahwa tindakan AS dapat menjadi berbahaya. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat untuk membahas situasi tersebut.
Kasus penangkapan Maduro kini melampaui krisis Venezuela. Desakan pemakzulan Trump menandai eskalasi baru: aksi militer di luar negeri berpotensi berubah menjadi krisis politik di dalam negeri AS sendiri .
Bagi banyak pengamat, ini bukan lagi soal Maduro, melainkan soal batasan kekuasaan presiden AS dan masa depan tatanan global berbasis hukum internasional. Venezuela, dalam konteks ini, telah menjadi pemicu ujian terbesar bagi kepemimpinan Trump di panggung dunia. (ren)
