Pemkot Jakbar Diminta Awasi Kewajiban Pengembang Terkait Banjir Meruya
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Pemkot Jakarta Barat mengawasi kewajiban pengembang terkait pembangunan drainase dan embung menyusul banjir di Meruya Selatan.

HALLONEWS.COM — Munculnya genangan air di Kompleks Departemen Pertimbangan Agung (DPA), Meruya Selatan, Jakarta Barat, mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat memastikan kewajiban pengembang dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ima Mahdiah menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan sistem drainase dan embung yang menjadi kewajiban pengembang PT Kumara Lalita di kawasan Perumahan Pacific Garden Puri, Meruya Selatan.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul terjadinya genangan air di Kompleks DPA Meruya Selatan setelah pembangunan perumahan baru dilakukan. Menurut Ima, sebelum adanya proyek pengembangan kawasan tersebut, warga setempat tidak pernah mengalami banjir.
Ima menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menelusuri apakah pembangunan yang dilakukan pengembang telah sesuai dengan rekomendasi teknis dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
“Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur yang berdampak pada lingkungan sekitar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1/2025).
Ia menambahkan, pengembang harus segera menuntaskan pembangunan saluran air dan embung sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar persoalan banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
“Masih ada bagian yang belum optimal dan itu perlu dikaji ulang serta diverifikasi langsung oleh Dinas SDA,” katanya.
Selain itu, Ima mendorong Pemkot Jakarta Barat melalui Suku Dinas SDA untuk mengawal seluruh proses pembangunan infrastruktur pengendalian air agar selaras dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyebutkan bahwa pengembang telah menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.
“Kami berharap Wali Kota Jakarta Barat dapat segera menindaklanjuti hasil pertemuan antara warga, pengembang, dan pemerintah daerah guna memastikan adanya solusi konkret atas persoalan banjir tersebut,” pungkasnya.
(ALS)
