PBB Peringatkan “Preseden Berbahaya” di Venezuela, Trump Klaim AS akan Ambil Kendali
Sekjen PBB António Guterres pada 3 Januari 2026 memperingatkan tindakan militer AS di Venezuela sebagai preseden berbahaya, menyusul pernyataan Donald Trump dari Mar-a-Lago soal klaim pengelolaan Venezuela.
HALLONEWS.COM — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres pada Sabtu (3/1/2026) waktu New York menyampaikan peringatan keras terhadap tindakan militer Amerika Serikat di Venezuela. PBB menilai langkah tersebut berpotensi menciptakan “preseden berbahaya” yang dapat melemahkan tatanan hukum internasional dan memicu instabilitas kawasan.
Pernyataan itu disampaikan melalui juru bicara Sekjen PBB, Stéphane Dujarric, menyusul eskalasi terbaru di Venezuela dan meningkatnya polemik global atas klaim Washington terhadap masa depan negara Amerika Latin tersebut.
“Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya,” kata Dujarric dalam pernyataan resmi PBB, Sabtu (3/1/2026).
“Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh—oleh semua pihak—terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB.”
Dalam pernyataan yang sama, Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Venezuela dan dampaknya terhadap stabilitas regional.
“Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela dan memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” ujar Dujarric.
Guterres juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan solusi damai. “Sekretaris Jenderal mendesak semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog inklusif, dengan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia dan supremasi hukum,” kata Dujarric.
Peringatan keras PBB itu muncul beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan kontroversial mengenai Venezuela.
Dalam konferensi pers pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Trump menyatakan Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela hingga tercapai apa yang ia sebut sebagai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.
“Kami akan menjalankan negara ini sampai saatnya kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” kata Trump.
“Kami tidak ingin ada pihak lain yang masuk.”
Trump menyampaikan pernyataan itu setelah operasi militer AS yang diklaim berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Dalam konferensi pers yang sama, Trump menekankan bahwa kebijakan AS terhadap Venezuela tidak akan membebani negaranya karena besarnya cadangan minyak negara tersebut.
“Uang yang keluar dari tanah sangat besar,” ujar Trump. “Perusahaan-perusahaan minyak akan masuk, mereka akan menghabiskan uang di sana.”
Trump juga tidak menutup kemungkinan eskalasi militer lanjutan. “Kami siap melakukan serangan kedua yang jauh lebih besar jika harus,” katanya. “Kami tidak takut mengerahkan pasukan darat.”
Mengenai masa depan politik Venezuela, Trump meragukan peluang pemimpin oposisi María Corina Machado, dan menyebut Wakil Presiden Delcy Rodríguez bersedia bekerja sama dengan Washington. Komunikasi tersebut, menurut Trump, ditangani langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Pernyataan Trump dari Mar-a-Lago dan peringatan Sekjen PBB pada hari yang sama memperlihatkan benturan tajam antara pendekatan geopolitik berbasis kekuatan dan prinsip hukum internasional.
Bagi PBB, krisis Venezuela adalah ujian serius terhadap Piagam PBB dan supremasi hukum internasional. Sementara bagi Washington, Venezuela tampak dipandang sebagai titik strategis yang harus dikendalikan demi stabilitas kawasan dan kepentingan nasional. (ren)
