Oposisi Dipanggil ke Kertanegara, Apa yang Sedang Disiapkan Prabowo?

HALLONEWS.COM – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan bukan sekadar silaturahmi politik.

Ini adalah sinyal bahwa pemerintah mulai membaca ulang makna oposisi bukan sebagai lawan negara, melainkan sebagai sumber kritik yang perlu dirangkul demi mempercepat perbaikan bangsa.

Yang terkonfirmasi hadir dan berbicara terbuka kepada publik adalah Said Didu, sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi adanya pertemuan serta menyebutnya sebagai ajakan Presiden agar seluruh elemen bangsa bersikap realistis terhadap kebocoran negara.

Tokoh lain disebut hadir, namun identitasnya tak diumumkan. Kerahasiaan ini memberi dua makna: menjaga ruang dialog tetap bebas, sekaligus menyisakan pertanyaan tentang siapa saja yang benar-benar diajak menentukan arah.

Pernyataan Said Didu bahwa kritik ke depan akan diarahkan kepada pihak-pihak yang menghambat pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, SDA, dan wilayah.

Pernyataan tersebut mengandung pesan penting bahwa oposisi tidak lagi dimaknai sebagai anti-pemerintah, melainkan anti-oligarki. Ini langkah dewasa asal tidak berhenti sebagai retorika.

Di sinilah ujian dimulai. Jika kritik hanya bergeser alamat tanpa menyentuh struktur, publik akan melihatnya sebagai rekonsiliasi elite yang aman bagi status quo.

Namun bila kritik benar-benar diarahkan pada simpul kekuasaan yang menghambat reformasi, mulai dari mafia SDA, kebocoran perbankan BUMN, hingga rente kebijakan, maka pertemuan ini bisa menjadi titik balik.

Dialog Elite Bukan Jaminan Perubahan

Pertemuan tertutup memberi kesan kesungguhan Presiden memimpin diskusi langsung. Tetapi sejarah politik Indonesia menunjukkan dialog elite sering gagal ketika tidak disertai keputusan berani.

Mengundang pengkritik ke meja makan tidak otomatis memutus jejaring lama yang menguasai sumber daya.

Ada tiga risiko besar bila pertemuan ini tak diikuti kebijakan nyata. Pertama, simbolisme tanpa dampak. Publik disuguhi narasi persatuan, sementara praktik lama berjalan.

Kedua, kooptasi kritik. Suara kritis melemah karena merasa sudah “didengar”. Ketiga, legitimasi semu. Pemerintah terlihat inklusif, tetapi struktur penghambat tetap aman.

Apa yang seharusnya dilakukan agar pertemuan ini bernilai strategis, setidaknya ada lima langkah perlu segera diambil.

1. Buka data kunci ke publik. Transparansi konsesi SDA, arus dana bank BUMN, dan proyek strategis adalah prasyarat melawan oligarki.

2. Targetkan elite, bukan operator. Penegakan hukum harus menyentuh pemilik modal dan pelindung politik, bukan hanya pelaku lapangan.

3. Forum kritik permanen. Bentuk ruang dialog reguler yang melibatkan tokoh kritis, akademisi, dan masyarakat sipil, bukan acara sekali jalan.

4. Reformasi aparat sebagai prioritas. Tanpa Polri dan penegak hukum yang independen, kedaulatan hanya jargon.

5. Uji dengan kebijakan konkret. Publik perlu indikator: proyek mana yang diputus, rente apa yang dipangkas, dan siapa yang ditindak.

Merangkul oposisi adalah langkah politik yang cerdas. Namun kecerdasan politik belum tentu berarti keberanian struktural. Jika setelah pertemuan ini kebocoran tetap terjadi dan jaringan lama tetap utuh, maka dialog itu akan tercatat sebagai peristiwa, bukan perubahan.

Persatuan elite baru bermakna jika diikuti keberpihakan nyata pada rakyat. Dan kritik baru berguna jika diarahkan pada mereka yang benar-benar menghambat kemajuan.

Jika itu dilakukan, pertemuan di Kertanegara bisa dikenang sebagai awal reposisi oposisi: dari lawan pemerintah menjadi mitra bangsa. Jika tidak, ia hanya akan menjadi foto bersama dalam album politik: rapi, namun tak mengubah apa-apa. (Mathias Brahmana/Dewan Redaksi Hallonews)