Negara Tak Runtuh karena Kritik, tapi karena Diamnya Rakyat

HALLONEWS.COM — Di penghujung 2025, bangsa ini kembali sibuk menghitung capaian: pertumbuhan ekonomi, proyek infrastruktur, dan target investasi. Namun, di balik angka-angka itu, ada hal yang justru kian kabur: kemampuan masyarakat membedakan antara negara dan pemerintah.

Ronny S Sihombing, Ketua DPC PSI Bogor Utara, mengingatkan bahwa kerancuan ini sering dijadikan alat politik. Kritik terhadap pejabat atau kebijakan kerap dipelintir seolah-olah menyerang negara. Padahal, secara konstitusional, keduanya berdiri di ruang berbeda.

“Negara itu rumah besar yang berdiri di atas fondasi Pancasila, dilindungi konstitusi, dan dinaungi kedaulatan. Pemerintah hanyalah pengelola sementara yang diberi mandat oleh rakyat untuk merawat rumah itu,” ujar Ronny kepada Hallonews, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, jika rakyat menegur pengelola yang lalai, itu bukan upaya merobohkan rumah, melainkan menyelamatkannya dari kerusakan.

“Kritik adalah mandat, bukan pembangkangan. Sesuai Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, kedaulatan ada di tangan rakyat,” tegasnya.

Ronny menilai, setiap aparatur negara, dari pusat hingga kelurahan, hanyalah pemegang mandat yang harus tunduk pada kepentingan publik.

Ketika masyarakat menyuarakan kelambanan pelayanan, ketimpangan kebijakan agraria, atau kerusakan lingkungan, mereka sedang menjalankan fungsi checks and balances yang dijamin oleh demokrasi.

Di era digital 2025, legitimasi pemerintah tak bisa lagi dibangun dengan pencitraan semu di media sosial.

“Kecepatan, ketepatan, dan keadilan pelayanan publik kini menjadi ukuran utama kepercayaan masyarakat,” kata Ronny.

Sayangnya, ia menyoroti gejala kemunduran yang makin nyata yaitu penggunaan instrumen hukum, seperti UU ITE, untuk membungkam kritik digital, hingga pelabelan “anti-pembangunan” bagi warga yang mempertahankan hak atas tanahnya.

“Pemerintah yang defensif dan gemar memberi stigma subversif justru sedang menggerogoti kewibawaan negara dari dalam. Kewibawaan negara tidak dibangun dengan rasa takut, melainkan dengan kepercayaan publik,” ujarnya.

Ronny menegaskan, visi Indonesia Emas 2045 tak akan tercapai hanya dengan kepatuhan membabi buta. Justru keberanian rakyat menegur dan mengoreksi kekuasaanlah yang menjaga demokrasi tetap hidup.

“Negara tak runtuh karena kritik, tapi karena diamnya rakyat,” pungkasnya. “Melawan kebijakan yang salah adalah wujud tertinggi cinta pada Indonesia.” (opy)