Natalius Pigai Nyatakan Indonesia Siap Tangani Isu Venezuela
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan Indonesia siap mengurus isu Venezuela saat memimpin Dewan HAM PBB 2026, menandai tonggak sejarah diplomasi global RI.
HALLONEWS.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Indonesia akan berperan aktif menangani berbagai persoalan hak asasi manusia global, termasuk situasi HAM di Venezuela.
Pigai menyatakan hal itu akan dilakukan Indonesia setelah resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026.
Dia menyebut, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan jadi tonggak sejarah penting, mengingat untuk kali pertama sejak berdiri selama 80 tahun, Indonesia dipercaya memimpin salah satu lembaga multilateral paling strategis di dunia.
“Besok yang Venezuela, putra Indonesia yang akan menangani,” kata Pigai kepada wartawan, Selasa (26/1/2026).
Menurutnya, terpilihnya Indonesia sebagai nominee Presiden Dewan HAM PBB tak lepas dari keberadaan Kementerian HAM yang dinilainya memperkuat posisi diplomasi Indonesia di forum internasional.
Ia menyatakan, pencalonan tersebut memang telah dirancang sebagai bagian dari visi besar Indonesia dalam memperjuangkan HAM secara global.
“Kami memang meniatkan agar Indonesia bisa berada di posisi kepemimpinan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) di Dewan HAM PBB untuk menjadi nominee Presiden Dewan HAM PBB masa jabatan 2026.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan tertulis.
Kemlu RI menyebutkan bahwa penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ujar Kemlu RI.
Posisi Presiden Dewan HAM PBB memiliki peran strategis dalam mengarahkan agenda sidang, memimpin proses internal, serta menjaga kredibilitas dan efektivitas Dewan HAM PBB dalam menangani persoalan HAM dunia, termasuk konflik, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran HAM berat.
Kesiapan Indonesia menangani isu Venezuela menegaskan peran Jakarta sebagai bridge builder dalam diplomasi internasional, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif, independen, dan berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. (wib)
