Megawati Minta Penanganan Banjir Jakarta Tak Sekadar Darurat
Kebijakan pengendalian banjir tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan waduk, sistem irigasi, hingga persoalan kenaikan muka air laut yang dipengaruhi pemanasan global. Tantangan tersebut tidak hanya dihadapi Jakarta, tetapi juga kota-kota pesisir lainnya.
HALLONEWS.COM – Genangan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta menarik perhatian Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta.
Perhatian itu disampaikan langsung Megawati kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di sela kegiatan Rakernas.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati segera berdiskusi dengan Rano Karno setelah mengetahui sejumlah titik di Jakarta, termasuk Ancol, tergenang banjir dan sempat mengganggu akses menuju lokasi Rakernas.
“Tadi ada arahan. Ibu langsung berdiskusi dengan Mas Rano Karno,” ujar Hasto usai Rakernas dikutip pada Selasa (13/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rano Karno memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk langkah-langkah penanganan banjir yang telah dilakukan di lapangan.
“Persoalan banjir menjadi perhatian serius Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno,” kata dia
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Hasto, telah menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mendeteksi dan menangani titik-titik genangan saat hujan deras maupun banjir terjadi.
Identifikasi lokasi genangan dilakukan secara langsung agar penanganan bisa segera dilakukan.
“Ketika hujan deras atau banjir terjadi, titik-titik genangan langsung diidentifikasi untuk segera ditangani,” jelas Hasto.
Meski demikian, Megawati menekankan bahwa penanganan cepat di lapangan harus dibarengi dengan perumusan kebijakan jangka panjang yang terukur dan menyeluruh.
Hasil identifikasi di lapangan, kata Hasto, akan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis penanganan banjir Jakarta.
“Di lapangan dilakukan sodetan agar cepat surut. Tapi penyebabnya tetap harus diidentifikasi untuk menjadi dasar rancangan kebijakan,” ucapnya.
Hasto menambahkan, kebijakan pengendalian banjir tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan waduk, sistem irigasi, hingga persoalan kenaikan muka air laut yang dipengaruhi pemanasan global.
“Tantangan tersebut tidak hanya dihadapi Jakarta, tetapi juga kota-kota pesisir lainnya,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan persoalan banjir juga disinggung Megawati dalam pidato penutupan Rakernas.
Djarot menyebut, Rano Karno sempat menjelaskan kondisi genangan di kawasan Ancol dan upaya penanganan yang dilakukan, termasuk pengoperasian pompa air.
Berdasarkan pengalamannya, Djarot menilai banjir di Jakarta Utara kerap dipicu hujan deras yang terjadi bersamaan dengan fenomena rob atau kenaikan muka air laut.
Kondisi tersebut membuat air dari daratan sulit mengalir ke laut.
“Air dari atas tidak bisa mengalir ke laut karena bersamaan dengan rob,” kata Djarot.
Ia menegaskan, penanganan banjir Jakarta harus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya seperti pengerukan waduk dan pembangunan pintu air dinilai mutlak agar daya tampung air tetap terjaga.
“Waduk harus terus dikeruk dan pintu-pintu air dibangun supaya mampu menahan air hujan,” ujarnya.
Djarot menilai persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial, terlebih dengan ancaman pemanasan global yang memperparah kenaikan muka air laut.
Meski demikian, ia mengklaim penanganan banjir di era kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno berjalan lebih cepat.
“Hujannya memang luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah surut. Penanganannya lebih cepat,” pungkasnya. (als)
