Megawati Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD: Hak Politik Rakyat Terancam

HALLONEWS.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahaya serius apabila sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan dari mekanisme langsung menjadi melalui DPRD.

Menurut Megawati, perubahan tersebut berpotensi mengancam hak politik rakyat, yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi.

Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1).

Ia menegaskan bahwa penolakan PDI Perjuangan terhadap Pilkada tidak langsung bukan sekadar sikap politik, melainkan komitmen ideologis dan konstitusional untuk menjaga demokrasi.

“Pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya. Mekanisme ini memberikan ruang partisipasi publik yang nyata dalam menentukan pemimpin daerah,” ujar Presiden Kelima RI tersebut.

Megawati menilai, sistem Pilkada melalui DPRD merupakan praktik lama yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan.

Ia juga membantah anggapan bahwa pemilihan tidak langsung dapat mengurangi biaya politik.

Menurutnya, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan prinsip demokrasi.
Sebaliknya, Pilkada langsung dinilai mampu memperkuat legitimasi kepala daerah karena dipilih langsung oleh rakyat. Mekanisme ini juga membuka ruang kontrol sosial yang lebih luas, sehingga pemimpin daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada publik, bukan hanya kepada elite politik.

Megawati menegaskan, PDI Perjuangan akan terus berada di garis depan dalam menjaga demokrasi agar tidak mengalami kemunduran.

Ia mengingatkan bahwa Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan melalui kebijakan-kebijakan yang mengurangi kedaulatan rakyat.

“Kita tidak boleh membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama stabilitas atau efisiensi. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri harus tetap dijaga,” tegas Megawati. (wib)