Megawati Bongkar Akar Bencana Sumatera: Hutan Dikorbankan, Rakyat Menanggung

HALLONEWS.COM-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan yang dinilainya menjadi akar persoalan rentetan bencana ekologis di Sumatera.

Dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026), Megawati menegaskan bahwa banjir ekstrem dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan semata peristiwa alam, melainkan konsekuensi dari keputusan manusia.

“Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan dan rakyat menanggung akibatnya,” tegas Megawati di hadapan ribuan kader.

Pernyataan tersebut membuka kembali perdebatan lama yang kerap diabaikan: bencana memiliki alamat kebijakan. Dari hulu hingga hilir, jejak keputusan administratif, izin tambang, ekspansi sawit, dan pelanggaran tata ruang, menyatu menjadi faktor risiko yang berulang.

Megawati menyoroti perubahan fungsi kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem dan penyerap air, namun dialihfungsikan menjadi wilayah eksploitasi. Pembukaan hutan secara masif, menurutnya, telah menghilangkan kemampuan alam menahan air hujan.

Ketika curah hujan meningkat, air tak lagi terserap oleh vegetasi dan tanah, melainkan mengalir cepat ke sungai, menaikkan debit puncak dan memicu banjir bandang serta longsor di wilayah hilir. “Ini bukan takdir alam. Ini akibat kebijakan,” ujar Megawati.

Izin Tambang

Penelusuran awal menunjukkan konsentrasi izin tambang berada di wilayah hulu dan daerah aliran sungai (DAS). Aktivitas pembukaan lahan, pembangunan jalan angkut, serta penempatan material sisa mempercepat fragmentasi lanskap dan hilangnya tutupan vegetasi.

Dampaknya meluas yaitu limpasan permukaan meningkat, sedimen terbawa ke sungai, dan risiko bencana di hilir melonjak. Karena itu perlu audit izin aktif–nonaktif, status reklamasi pascatambang, dan kepatuhan lingkungan di setiap DAS prioritas.

Selain tambang, Megawati menyinggung pembukaan hutan untuk tanaman monokultur. Ekspansi sawit, khususnya di dataran tinggi dan lereng, menggantikan hutan alam dengan vegetasi berakar dangkal dan pola tanam seragam.

Temuan lapangan di sejumlah titik terdampak menunjukkan porositas tanah menurun, saluran alami tersumbat sedimen, dan sistem drainase kebun mempercepat aliran air ke sungai. Dalam jangka panjang, erosi meningkat dan bantaran sungai melemah.

Perlu ditelusuri status HGU, kepatuhan praktik berkelanjutan, serta rantai pasok kebun–pabrik di kawasan rawan bencana.

Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW/RDTR) seharusnya melindungi kawasan lindung, sempadan sungai, dan lereng curam. Namun di lapangan, kerap terjadi ketidaksinkronan: izin terbit di area berisiko, pengawasan lemah, dan sanksi tak menimbulkan efek jera.

Ketika alih fungsi berlangsung tanpa kajian risiko bencana yang memadai, biaya ekologis dipindahkan ke masyarakat hilir, rumah terendam, lahan rusak, dan mata pencaharian hilang menjadi “tagihan” berulang.

Rakyat Kecil Jadi Korban

Megawati menegaskan bahwa rakyat kecil di hilir menanggung dampak terberat, meski tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Minimnya partisipasi publik memperlebar jurang keadilan ekologis.

Karena itu, PDI Perjuangan menyatakan menolak model pembangunan eksploitatif yang mengabaikan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. “Kalau pembangunan merusak alam dan menghilangkan masa depan rakyat, itu bukan kemajuan,” tegas Megawati.

Kritik tersebut disampaikan dalam rangkaian HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Rakernas I Partai dengan tema “Satyam Eva Jayate” (kebenaran akan menang). Subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya”, yang dikutip dari Indonesia Raya karya W.R. Supratman, dimaknai sebagai keteguhan sikap dalam memperjuangkan kebenaran, termasuk keadilan ekologis.

Pidato Megawati menegaskan pesan kunci: tanpa pembenahan perizinan, pengendalian monokultur, dan penegakan tata ruang, Sumatera akan terus mengulang siklus yang sama, hutan dikorbankan, rakyat menanggung. (ren)