Maduro Ajukan Pleidoi Tidak Bersalah di New York, Isu Legalitas Penangkapan Mengemuka di PBB
Nicolás Maduro mengajukan pembelaan tidak bersalah dalam sidang perdana di pengadilan federal New York, Senin (5/1/2026) siang waktu setempat. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB terbuka menanggapi legalitas penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat.
HALLONEWS.COM — Presiden Venezuela Nicolás Maduro mengajukan pembelaan tidak bersalah dalam sidang perdananya di pengadilan federal Manhattan, Senin (5/1/2026) siang waktu setempat, setelah dipindahkan ke Amerika Serikat pascaoperasi militer AS di Caracas.
Maduro berdiri di ruang sidang ketika dimintai konfirmasi identitasnya. Hakim kemudian membacakan ringkasan dakwaan terhadapnya. Dalam pernyataan publik pertamanya sejak berada di AS, Maduro mengatakan kepada pengadilan bahwa dirinya masih menjadi presiden Venezuela dan ditangkap dari kediamannya di Caracas.
“Saya tidak bersalah. Saya orang baik. Saya masih presiden negara saya,” ujar Maduro sebelum kembali duduk sebagaimana dilansir Sky News, Selasa (6/1/2026).
Istri Maduro, Cilia Flores , yang turut hadir di pengadilan, juga menyatakan tidak bersalah. Ia menyebut dirinya “sama sekali tidak bersalah” dan memperkenalkan dirinya sebagai ibu negara Venezuela.
Baik yang mencakup dakwaan serius, termasuk konspirasi teroris, propaganda impor kokain, serta kepemilikan dan penipuan kepemilikan senapan mesin dan alat perusak.
Sidang PBB: Venezuela Sebut Serangan AS Ilegal
Sementara sidang berlangsung di New York, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan khusus untuk membahas intervensi Amerika Serikat di Venezuela.
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada , menyebut tanggal 3 Januari 2026, hari penangkapan Maduro, sebagai momen bersejarah bagi sistem internasional.
Ia menuduh Venezuela menjadi sasaran “serangan bersenjata tidak sah” yang tidak memiliki dasar hukum. Menurut Moncada, peristiwa tersebut merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap Piagam PBB dan contoh penerapan standar ganda dalam hubungan internasional.
“PBB harus menjaga perdamaian dunia dengan tidak membiarkan interpretasi terhadap hukum internasional,” kata Moncada dalam pidatonya.
Di sisi lain, sejumlah negara Barat menyampaikan pandangan berbeda. Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki , menyebut penangkapan Maduro sebagai “momen penting” bagi masa depan Venezuela.
“Inggris telah lama menyatakan bahwa klaim Maduro atas kekuasaan adalah tidak sah,” ujarnya.
Namun, Duta Besar Denmark Christina Markus Lassen menyampaikan secara mendalam dan menegaskan bahwa keutuhan wilayah dan kedaulatan negara “bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan”.
Isu Legalitas dan Kondisi Kesehatan
Dalam sidang, tim kuasa hukum Maduro menyoroti apa yang mereka sebut sebagai “masalah serius terkait legalitas kriminalisasi militer”. Mereka juga meminta pengadilan memastikan kliennya mendapat perawatan medis yang memadai selama ditahan.
Pengacara Flores, Mark Donnelly , mengatakan kliennya mengalami memar parah di bagian tulang rusuk dan membutuhkan penanganan medis.
Senior Hakim Distrik Alvin Hellerstein menyatakan bahwa Maduro dan Flores berhak mendapatkan kunjungan konsuler. Permintaan tersebut dikonfirmasi akan diatur oleh pengadilan.
Tim pembela belum mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Hakim mengatakan permohonan jaminan dapat disampaikan “pada waktu yang tepat”.
Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 Maret pukul 11.00 waktu setempat .
Insiden di Ruang Sidang
Di akhir konferensi yang berlangsung sekitar 30 menit, Maduro sempat menoleh dan kebetulan tangan ke arah galeri. Seorang pria kemudian berdiri dan berteriak, “Anda akan membayar atas nama Venezuela.”
Maduro menjawab dengan singkat, “Atas nama Tuhan, saya akan bebas.”
Setelah itu, Maduro dan Flores dikawal keluar ruang sidang dan dibawa kembali ke fasilitas terpencil di Brooklyn.
Wakil di Pengadilan dan Reaksi AS
Dokumen pengadilan menunjukkan Maduro diwakili oleh Barry Pollack , pengacara senior yang sebelumnya terlibat dalam kesepakatan pengiriman Julian Assange . Flores diwakili oleh Mark Donnelly.
Di Dewan Keamanan PBB, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menyebut Maduro sebagai “presiden tidak sah” dan “terpidana terorisme narkoba”.
Ia menegaskan bahwa Presiden Donald Trump sebelumnya telah memberi kesempatan pada diplomasi, namun Maduro disebut menolak tawaran tersebut.
“Amerika Serikat tidak akan goyah dalam melindungi warganya dari terorisme narkoba dan dalam memperjuangkan kebebasan bagi rakyat Venezuela,” kata Waltz.
Kasus Maduro kini menjadi sorotan global, tidak hanya sebagai proses pidana di AS, tetapi juga sebagai ujian besar bagi hukum internasional, kedaulatan negara, dan peran PBB dalam menghadapi konflik geopolitik besar. (ren)
