Legislator PDIP Soroti Ketimpangan Sosial Masih Jadi Tantangan Utama Pembangunan Jakarta
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan Jakarta menuju 2027.
HALLONEWS.COM– Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2027 dinilai harus diarahkan pada penurunan ketimpangan sosial dan kemiskinan, sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Isu tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD DKI Jakarta 2027.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk memastikan seluruh program daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2044.
“Meski capaian pembangunan Jakarta secara umum menunjukkan tren perbaikan, kesenjangan sosial dan ketimpangan antargenerasi masih relatif tinggi,” katanya kepada wartawan Jumat (6/2/2026).
“Karena itu, perencanaan pembangunan ke depan harus diarahkan pada target yang lebih konkret, khususnya dalam menurunkan ketimpangan dan kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Legislator Fraksi PDIP itu menekankan, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan penyesuaian program dengan prioritas nasional, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Namun, penetapan prioritas tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang dinilai belum sepenuhnya stabil,” tegasnya.
Menurut Yuke, kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Selain pembangunan fisik, sektor layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik juga harus tetap menjadi perhatian utama,” ujar Yuke.
Komisi D DPRD DKI Jakarta, kata Yuke, berkomitmen memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan yang dirancang Pemprov DKI Jakarta.
“Dukungan tersebut diharapkan dapat memastikan target pembangunan 2027 tercapai secara optimal, seiring dengan membaiknya kondisi fiskal daerah,” ucapnya.
Yuke juga mendorong agar proses perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Jakarta dapat dirumuskan secara inklusif dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya. (fer)
