KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Ade Agus Hartanto, Diduga Terkait OTT Abdul Wahid?
Gelombang penyidikan kasus korupsi di Riau kian meluas. Setelah menjerat Gubernur Abdul Wahid lewat operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi kini menelusuri jejak baru: rumah dinas Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, yang diduga memiliki kaitan dengan proyek-proyek dalam pusaran kasus tersebut.
HALLONEWS.COM-Pagi itu, Rabu, 18 Desember 2025, suasana di kompleks rumah dinas Bupati Indragiri Hulu tampak tidak biasa. Sejumlah mobil berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhenti di halaman rumah dinas Ade Agus Hartanto. Para penyidik turun membawa koper dan berkas, langsung menuju ke dalam bangunan dua lantai berwarna putih itu.
Beberapa hari berselang, tepatnya Senin, 22 Desember 2025, KPK mengonfirmasi penggeledahan tersebut.
“Dugaan awal terkait dengan proyek-proyek di Riau. Temuan ini masih didalami,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada jurnalis di Jakarta, Senin (22/12/2025).
Meski belum merinci hasil penyisiran, penggeledahan itu diyakini berkaitan dengan kasus yang lebih besar, yakni operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada awal November 2025.
Ketika dikonfirmasi apakah langkah itu berkaitan dengan relasi politik antara Ade Agus dan Abdul Wahid, keduanya sama-sama kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Budi menegaskan, “Terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek di Riau.”
Latar Belakang Kasus dan Arah Penyidikan
KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap Abdul Wahid dan delapan orang lainnya pada 3 November 2025. Sehari kemudian, Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri ke lembaga antirasuah itu.
Pada 5 November 2025, KPK resmi menetapkan Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nursalam sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap rekanan proyek di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025.
Namun penyidik menemukan sejumlah proyek kabupaten yang diduga tumpang tindih dengan program provinsi, indikasi awal yang kini mengarahkan penyidikan ke Indragiri Hulu.
Jalur Politik dan Dugaan Aliran Dana
Ade Agus Hartanto dikenal dekat dengan jaringan politik Abdul Wahid di PKB Riau. Beberapa proyek infrastruktur di Indragiri Hulu disebut-sebut memiliki pola serupa dengan proyek provinsi yang tengah diperiksa KPK.
Sumber internal penegak hukum menyebutkan bahwa sebagian proyek kabupaten bisa menjadi jalur aliran dana ke tingkat provinsi. “Sedang diverifikasi oleh penyidik,” ujarnya singkat.
Hingga kini, tim penyidik masih meneliti sejumlah dokumen dan data elektronik yang disita dari rumah dinas Ade Agus. Hasilnya belum diumumkan secara resmi, namun KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan berikutnya setelah seluruh bukti diverifikasi.
“Semua proses masih berjalan. Kami pastikan setiap tindakan KPK berdasarkan bukti yang kuat,” tegas Budi Prasetyo.
Kasus ini menegaskan bahwa peta korupsi di Riau tak berdiri sendiri. Dari Gubernur Abdul Wahid hingga Bupati Ade Agus Hartanto, penyidikan KPK menunjukkan bahwa relasi politik dan proyek daerah masih menjadi simpul rawan penyalahgunaan kekuasaan. (ren)
