Korea Desak Penurunan Ketegangan Usai Serangan AS ke Venezuela dan Penangkapan Maduro
Korea menyerukan penurunan ketegangan dan stabilisasi cepat usai serangan AS ke Venezuela serta penangkapan Presiden Nicolás Maduro, sambil menekankan dialog dan keselamatan warganya.
HALLONEWS.COM— Korea menyerukan penurunan ketegangan dan stabilisasi cepat di kawasan sekitar Venezuela, Minggu (4/1/2026), sehari setelah Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke negara Amerika Selatan tersebut dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Korea menegaskan pentingnya dialog dan pemulihan demokrasi di Venezuela, seraya menyatakan Seoul memantau secara saksama perkembangan situasi yang memicu perdebatan internasional mengenai legitimasi operasi AS.
“Pemerintah kami mendesak semua pihak terkait untuk melakukan upaya maksimal dalam meredakan ketegangan regional. Kami berharap situasi dapat segera stabil melalui dialog, memastikan demokrasi dipulihkan dan kehendak rakyat Venezuela dihormati,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea seperti dilansir The Korea Times.
Kementerian tersebut juga menekankan prioritas perlindungan warga negara Korea di Venezuela. Saat ini terdapat sekitar 70 warga Korea di negara itu, dan belum ada laporan mengenai ancaman terhadap keselamatan mereka.
Pernyataan Seoul muncul sehari setelah Amerika Serikat melakukan operasi militer pada Sabtu pagi. Menurut otoritas AS, pasukan operasi khusus menangkap Nicolás Maduro dan istrinya, lalu membawa keduanya ke New York untuk menghadapi dakwaan di pengadilan federal, termasuk konspirasi terorisme narkoba dan konspirasi impor kokain.
Presiden AS Donald Trump mengatakan penangkapan dilakukan di dekat salah satu lokasi persembunyian Maduro, setelah sistem kelistrikan di sejumlah bagian ibu kota Venezuela dilumpuhkan. Trump juga menyatakan Washington akan mengambil alih kendali sementara Venezuela, klaim yang ditolak oleh pejabat Venezuela yang bersumpah menentang pengambilalihan tersebut.
Kantor Kepresidenan Korea belum mengeluarkan pernyataan terpisah terkait operasi AS. Namun, pada Sabtu, kantor tersebut menyatakan Presiden Lee Jae-myung telah memerintahkan langkah cepat untuk melindungi warga Korea di Venezuela, termasuk menyiapkan opsi evakuasi jika situasi keamanan memburuk.
Sikap Korea dinilai sejalan dengan respons banyak sekutu AS yang memperingatkan potensi ketidakstabilan regional yang lebih luas.
Sejumlah pemimpin Eropa menyerukan pengekangan diri dan transisi damai melalui dialog. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa solusi apa pun harus menghormati hukum internasional dan Piagam PBB.
Di Amerika Latin, beberapa pemimpin konservatif menyambut baik penggulingan Maduro sebagai langkah menuju pemulihan demokrasi. Sebaliknya, China dan Kuba mengecam operasi AS sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional, sementara Brasil, Meksiko, dan Kolombia mengkritik penggunaan kekerasan serta menyerukan penghormatan terhadap Piagam PBB.
Dinamika Politik Domestik Korea
Di dalam negeri Korea, respons politik terbelah. Partai Kekuatan Rakyat, oposisi utama, menekankan urgensi memastikan keselamatan warga Korea di Venezuela dan mengkritik pemerintah karena dinilai lamban menyampaikan sikap resmi.
Juru bicara partai, anggota parlemen Cho Yong-sul, mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi warga Korea di Venezuela dan menilai komunikasi Seoul dengan Washington, sekutu utamanya, tidak berjalan optimal.
Ia memperingatkan pemerintah untuk belajar dari apa yang ia sebut sebagai keruntuhan Venezuela, yang menurutnya dipicu konsentrasi kekuasaan, ekspansi moneter berlebihan, serta tekanan terhadap oposisi dan media.
Sementara itu, partai-partai liberal kecil mengecam keras tindakan AS. Partai Keadilan menyebut operasi tersebut sebagai “invasi” dan “kegilaan imperialis” yang mengabaikan hak penentuan nasib sendiri negara lain. Dalam konferensi pers darurat di depan Kedutaan Besar AS di Seoul, partai itu menilai klaim “kemenangan militer” Washington sebagai “hukuman mati bagi hukum internasional.”
Anggota parlemen Kim Joon-hyung dari Partai Pembangunan Kembali Korea juga menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi yang bertentangan dengan Piagam PBB. Ia mengakui pemerintahan Maduro telah merusak demokrasi dan ekonomi Venezuela, namun menegaskan tidak ada pembenaran bagi penangkapan kepala negara oleh kekuatan asing.
“Bahkan jika tuduhan itu benar, Amerika Serikat tidak berhak menginvasi negara lain dan menangkap kepala negaranya,” kata Kim, seraya menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan klaim Washington sebagai pembawa perdamaian global. (ren)
