Ketua Komisi III DPR Pasang Badan: Kapolri Listyo Sigit 100% Loyal ke Presiden Prabowo

HALLONEWS.COM – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa isu yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak loyal kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan isu lama yang sengaja kembali dihembuskan.

Habiburokhman memastikan secara langsung bahwa Kapolri menunjukkan loyalitas penuh kepada Presiden Prabowo.

Dia bahkan menyatakan siap menjadi saksi atas sikap tersebut.

“Saya bersaksi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo Subianto,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, isu tersebut kembali mencuat karena ada tokoh politik yang pada Pilpres 2024 lalu berada di barisan berseberangan dengan Prabowo.

Menurutnya, narasi itu sengaja dimainkan untuk kepentingan tertentu.
Habiburokhman mengungkapkan, setidaknya ada dua alasan yang kerap dipakai pihak-pihak tersebut untuk menuding Kapolri tidak loyal.

Pertama, soal pembentukan tim reformasi internal Polri yang dilakukan sebelum Presiden membentuk tim percepatan reformasi Polri. Kedua, terkait sikap Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.

Namun, Habiburokhman justru menilai langkah Kapolri membentuk tim reformasi internal sebagai bentuk respons cepat terhadap semangat reformasi yang diinginkan Presiden Prabowo.

“Itu bukan pembangkangan, justru inisiatif positif untuk mempercepat reformasi Polri. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan dan loyalitas,” tegasnya.

Terkait penolakan Kapolri atas ide Polri berada di bawah kementerian, Habiburokhman menyebut sikap tersebut sejalan dengan pandangan Prabowo. Menurutnya, Presiden sejak awal menginginkan Polri berada langsung di bawah Presiden.

“Pernyataan Kapolri itu sama persis dengan sikap Pak Prabowo yang menegaskan posisi ideal Polri adalah langsung di bawah Presiden, bukan kementerian,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Ia menilai hal tersebut justru berpotensi melemahkan institusi Polri dan kewenangan Presiden.

Menurut Sigit, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden memungkinkan institusi tersebut bergerak cepat saat dibutuhkan negara serta mencegah munculnya potensi konflik kewenangan atau “matahari kembar” dalam pemerintahan. (min)