Iran di Ujung Krisis, Indonesia Bisa Kena Imbasnya Lebih Cepat dari Dugaan

HALLONEWS.COM – Pernyataan para pejabat tinggi Iran dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan pola klasik sebuah rezim yang berada di bawah tekanan.

Panglima militer Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, pada Rabu (7/1/2026) memperingatkan Amerika Serikat bahwa Teheran kini “jauh lebih siap dan kuat” menghadapi serangan apa pun.

Peringatan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan campur tangan bila Iran terus melakukan kekerasan terhadap demonstran.

Di permukaan, retorika ini dimaksudkan untuk menegaskan kekuatan dan kedaulatan. Namun dalam kajian politik, bahasa ancaman yang semakin keras sering kali justru menandai krisis legitimasi. Ketika sebuah pemerintahan merasa perlu terus-menerus mengumandangkan kesiapan militernya, yang sesungguhnya diuji bukan kekuatan senjata, melainkan kepercayaan rakyat.

Karena itu, pertanyaan penting bukan sekadar apakah Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akan segera tumbang. Sejarah menunjukkan bahwa rezim dengan aparat represif yang solid dapat bertahan lama. Pertanyaan yang lebih relevan adalah ke mana arah krisis Iran bergerak dan apa implikasinya bagi tatanan geopolitik, termasuk bagi Indonesia.

Pernyataan kesiapan militer Iran disampaikan pada saat kondisi domestik memburuk. Aksi protes meluas ke berbagai provinsi, dipicu oleh krisis ekonomi, inflasi tinggi, pengangguran, serta akumulasi kekecewaan terhadap represi politik.

Protes yang semula berakar pada persoalan ekonomi kini berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih terbuka, bahkan menyasar legitimasi sistem kekuasaan itu sendiri.

Di sinilah terlihat jurang antara narasi negara dan realitas warga. Negara berbicara tentang ancaman eksternal dan konspirasi asing.

Rakyat berbicara tentang harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan kebebasan dasar. Ketika dua bahasa ini tidak lagi bertemu, jarak antara penguasa dan masyarakat semakin melebar.

Narasi permusuhan terhadap Amerika Serikat dan Israel selama puluhan tahun berfungsi sebagai alat konsolidasi nasionalisme. Namun bagi generasi muda Iran, yang tidak mengalami Revolusi 1979 secara langsung, narasi tersebut semakin kehilangan daya jelaskan.

Kesulitan hidup sehari-hari tidak lagi dipahami sebagai akibat musuh luar, melainkan sebagai kegagalan tata kelola dalam negeri.

Tiga Skenario Krisis Iran

Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga skenario yang patut diperhitungkan:

Pertama, rezim bertahan melalui represi yang diperkeras. Ini merupakan skenario paling mungkin dalam jangka pendek.

Aparat keamanan dan Garda Revolusi masih loyal, sementara elite kekuasaan belum menunjukkan perpecahan berarti. Stabilitas dapat dipertahankan, tetapi dengan biaya ekonomi dan sosial yang semakin tinggi. Stabilitas semacam ini bersifat rapuh karena bertumpu pada rasa takut, bukan persetujuan publik.

Kedua, retaknya elite dan transisi internal. Skenario ini bergantung pada dinamika di dalam lingkaran kekuasaan. Jika tekanan ekonomi dan internasional membuat sebagian elite memandang status quo sebagai beban, perubahan dari dalam menjadi mungkin.

Transisi ini tidak serta-merta demokratis, tetapi berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang lebih pragmatis dan membuka ruang dialog eksternal.

Ketiga, eskalasi konflik regional. Dalam situasi terdesak, rezim dapat memilih memperluas konflik eksternal untuk mengalihkan perhatian dan mengonsolidasikan dukungan domestik.

Jalur ini paling berisiko karena dampaknya bersifat lintas kawasan dan berpotensi mengganggu stabilitas global.

Iran merupakan aktor strategis di Timur Tengah. Ketidakstabilan di negara ini berpotensi mengganggu jalur energi dunia, meningkatkan volatilitas harga minyak, serta memperdalam polarisasi geopolitik antara blok Barat dan lawan-lawannya.

Dalam situasi global yang sudah dibebani konflik berkepanjangan dan perlambatan ekonomi, eskalasi Iran akan menjadi tekanan tambahan yang signifikan.

Bagi Indonesia, krisis Iran bukan isu jauh. Pertama, implikasi energi dan ekonomi.
Sebagai importir bersih minyak, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi global.

Ketegangan di kawasan Teluk berpotensi menekan APBN, memperbesar beban subsidi, dan memicu inflasi domestik yang langsung dirasakan masyarakat.

Kedua, posisi diplomatik. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dan secara konsisten mendorong penyelesaian damai. Krisis Iran akan menguji keseimbangan antara komitmen terhadap hak asasi manusia dan prinsip non-intervensi. Diplomasi Indonesia dituntut tetap tegas secara moral, namun berhati-hati agar tidak terseret ke dalam rivalitas geopolitik.

Ketiga, resonansi sosial di dalam negeri. Iran memiliki makna simbolik bagi sebagian kelompok ideologis. Ketidakstabilan di sana berpotensi memicu narasi polarisasi di ruang publik domestik. Negara perlu menjaga agar konflik geopolitik global tidak beresonansi secara destruktif di dalam negeri.

Pelajaran Strategis

Krisis Iran menegaskan satu pelajaran mendasar: kekuatan koersif tidak dapat menggantikan legitimasi sosial. Negara yang gagal menyediakan kesejahteraan, keadilan, dan ruang partisipasi akan selalu rapuh, betapapun kuat aparat keamanannya.

Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Stabilitas jangka panjang tidak cukup dibangun melalui pertumbuhan ekonomi dan kekuatan negara, tetapi melalui kepercayaan publik. Ketika kepercayaan itu terjaga, tekanan eksternal dapat dikelola. Ketika ia hilang, ancaman terbesar justru datang dari dalam.

Apakah pemerintahan Khamenei akan runtuh dalam waktu dekat, masih sulit dipastikan. Namun satu hal jelas: Iran tengah menghadapi krisis struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika kekuatan. Klaim kesiapan militer mungkin menunda gejolak, tetapi tidak menyentuh akar persoalan.

Bagi Indonesia, mencermati Iran berarti memahami bahwa stabilitas sejati lahir dari legitimasi, kesejahteraan, dan kepercayaan rakyat, bukan dari ancaman atau ketakutan. Di tengah ketidakpastian global, pelajaran ini justru patut dijadikan cermin bagi pemerintah untuk terus bekerja keras mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. (Mathias Brahmana/Dewan Redaksi Hallonews)