Harga Pangan Sumsel Melonjak, Pemkot Pagar Alam Tawarkan Solusi Redam Inflasi
Pagar Alam bangkit kendalikan inflasi pangan Sumatera Selatan. Wali Kota Ludi Oliansyah dan Gubernur Herman Deru dorong pasar induk dan koperasi petani.
HALLONEWS.COM – Upaya pengendalian inflasi pangan di Sumatera Selatan mulai menunjukkan arah yang lebih terstruktur. Berangkat dari kegelisahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru atas tingginya inflasi daerah yang melampaui angka nasional, sejumlah kepala daerah sentra pangan diajak duduk bersama untuk mencari akar persoalan, bukan sekadar solusi jangka pendek.
Salah satu daerah yang merespons cepat adalah Kota Pagar Alam. Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansyah, menilai inflasi pangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata niaga dan distribusi komoditas hortikultura.
“Inflasi ini harus dicari akar permasalahannya,” ujar Ludi dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah bersama Gubernur Sumatera Selatan, 25 November lalu.
Pandangan tersebut diperkuat Direktur Pengembangan Agribisnis Paskomnas Indonesia, Soekam Parwadi. Ia menyebut, selama puluhan tahun terakhir, inflasi di Indonesia kerap dipicu fluktuasi tajam harga pangan, khususnya cabai dan bawang merah. Dalam dua tahun terakhir, beras juga mulai menjadi penyumbang inflasi di sejumlah daerah.
Sebagai salah satu sentra hortikultura terbesar di Sumatera Selatan, Pagar Alam memiliki posisi strategis. Kawasan lereng Gunung Dempo menjadi pemasok utama sayur-mayur bagi Palembang. Ironisnya, ketergantungan pasokan dari luar daerah masih tinggi, sementara distribusi internal belum tertata secara disiplin.
Pengalaman masa lalu menunjukkan, ketika pedagang grosir terpusat di Pasar Induk Jakabaring, harga relatif lebih stabil dan wajar. Namun seiring waktu, banyak pedagang kembali beroperasi di luar pasar induk, sehingga pembentukan harga menjadi tidak terkendali dan memicu lonjakan di tingkat konsumen.
Melihat kondisi tersebut, Gubernur Herman Deru menggelar rapat khusus bersama para bupati dan wali kota sentra produksi hortikultura, dengan melibatkan Paskomnas Indonesia. Disepakati bahwa pusat perkulakan komoditas pangan pemicu inflasi harus kembali dipusatkan di pasar induk, dengan dukungan pasokan berkelanjutan dari daerah produsen.
Menindaklanjuti arahan itu, Wali Kota Pagar Alam mengundang Paskomnas Indonesia pada 11–12 Desember 2025. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan koperasi sekunder yang berfungsi mengoordinasikan koperasi-koperasi petani di seluruh kelurahan di Pagar Alam.
Langkah tersebut langsung ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Pagar Alam dinilai memiliki kecepatan kerja dan pemahaman yang kuat terhadap sistem agribisnis berbasis pasar.
“Mustahil menstabilkan harga pangan tanpa pasar induk yang disiplin dalam menyatukan pedagang perkulakan. Jika masih berceceran, harga akan fluktuatif dan menjadi pemicu inflasi,” tegas Ludi.
Dengan pendekatan hulu–hilir yang lebih tertata, Pagar Alam kini dipandang sebagai salah satu daerah yang serius mengambil peran dalam pengendalian inflasi pangan di Sumatera Selatan. (gin)
