Guru Besar IPB University, Surat Edaran Larangan Kelapa Sawit Gubernur Jawa Barat Tidak Tepat

HALLONEWS.COM – Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang melarang adanya perkebunan kelapa sawit diwilayahnya, mendapat penolakan dari Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University.

Bagi Suwardi, Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit di Jawa Barat tidak tepat.

Secara iklim, Jawa Barat, terutama wilayah barat, cocok untuk ditanami kelapa sawit. Bahkan, provinsi tetangga Jabar, Jawa Tengah dan Jawa Timur punya curah hujan rendah sehingga tidak cocok untuk kelapa sawit.

“Jelas Pak Dedi Mulyadi tidak tepat dalam membuat surat larangan itu (Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK). (Secara) geografis dan iklim, sebagian Jawa Barat cocok untuk sawit” kata Suwardi kepada wartawan.

Sementara KDM (sebutan Dedy Mulyadi), larangan ini didasarkan pada karakteristik tanah Sunda yang sempit, tidak kompatibel dengan industri perkebunan kelapa sawit.

Ia menganggap perkebunan kelapa sawit yang masif dan boros air dapat memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan.

“Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi,” kata Dedi kepada wartawan Jumat 2 Januari 2025.

Larangan penanaman sawit di Jawa Barat dituangkan melalui Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK, yang ditandatangani pada Senin 29 Desember 2025.

KDM dalan SE-nya menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit di seluruh provinsi.

“Kalau sudah di luar peruntukan dan bukan habitatnya, ya diganti dengan tanaman lain,” ujarnya.

Pernyataan KDM terkait kelapa sawit yang boros air, juga dibantah Suwardi. Sang guru besar IPB menegaskan, justru kelapa sawit efisien dalam memanfaatkan air. Tanaman boros dengan air dapat diketahui dari tingkat transpirasinya.

Tanaman dengan banyak stomata pada daun membutuhkan lebih banyak air. Adapun tanaman yang tingkat transpirasinya sangat tinggi atau boros sekali dengan air misalnya tebu dan padi.

“Jadi kalau dikatakan (kelapa sawit) itu boros air, itu salah. Kenapa? Karena transpirasi daun itu mirip-mirip saja dengan kebun karet, kakao, sama saja itu,” tutur Suwardi.

Di sisi lain, tanaman boros dengan air biasanya memiliki akar tunjang yang mampu menembus jauh ke dalam tanah.

Sementara itu, kelapa sawit mempunyai akar serabut yang tidak ekspansif dalam menyedot air. Secara fisiolgis tanaman, kelapa sawit melakukan transpirasi secara berlebihan.

Suwardi mengklaim, kelapa sawit di Jawa Barat ditanam di dataran rendah dan tanah yang datar sehingga tidak menyebabkan longsor.

Ia juga melarang penanaman kelapa sawit di permukaan tanah yang miring atau lereng. Dengan demikian, penataan lokasi penanaman kelapa sawit memang sangat diperlukan.

“Menyalahkan kelapa sawit sebagai penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor bukanlah sesuatu yang tepat,” ujarnya.

“Itu daerahnya datar semua. Jadi sangat tidak beralasan (kelapa sawit) itu penyebab banjir, enggak ada juga penyebab air-air di daerah menjadi hilang. Saya juga ingin dapat paper-paper kalau ada yang seperti itu, tidak ada kajian,” tegasnya lagi.

Data menunjukkan, petani di Jawa Barat memilih menanam kelapa sawit berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibanding komoditas lain.

Petani kelapa sawit bisa menghasilkan sekitar Rp 6 juta per hektar setiap bulannya, dengan harga tandan buah segar (TBS) mencapai Rp 2.000 sampai Rp3.000 per kilogram.

Suwardi memberi perbandingan perkebunan karet milik PTPN di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk di sekitar Jasinga, dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit lantaran lebih menguntungkan.

“Tanya saja petaninya. Dari segi ekonomi, kelapa sawit pasti bagus dari sisi pendapatan. Kalau disuruh cabut dan diganti komoditas lain, pasti petani enggak mau lah,” ujar Suwardi. (yopy)