Greenland Memanas: Ambisi AS, Eropa Bereaksi

HALLONEWS.COM—Pulau terbesar di dunia yang lama dianggap perifer, kini menjadi pusat ketegangan geopolitik global. Pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang pentingnya Greenland bagi keamanan nasional AS memicu reaksi keras dari Eropa, mempertemukan kepentingan pertahanan, energi, jalur perdagangan Arktik, dan hukum internasional dalam satu pusaran konflik kepentingan.

Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat menancapkan pijakan strategis di Greenland. Perjanjian pertahanan AS–Denmark (1951) membuka jalan bagi pembangunan Pituffik Space Base, tulang punggung sistem peringatan dini rudal. Secara geografi, lintasan terpendek rudal antarbenua dari Rusia ke AS melewati Arktik—menempatkan Greenland sebagai simpul kritis.

Selain itu, pemanasan global membuka Northern Sea Route dan Northwest Passage, memangkas jarak Eropa–Asia hampir separuh. “Kontrol Arktik adalah kontrol logistik masa depan,” kata Michael Clarke, profesor studi keamanan Royal United Services Institute (RUSI), seperti dikutip, Kamis (8/1/2026).

Di atas semua itu, Greenland menyimpan mineral tanah jarang, uranium, serta potensi minyak dan gas dalam jumlah besar—aset strategis di tengah rivalitas teknologi global.

Secara hukum, status Greenland jelas. Ia adalah wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, dengan hak pemerintahan sendiri sejak Self-Government Act 2009—yang mengakui hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri, termasuk opsi merdeka.

“Pengambilalihan wilayah melalui ancaman atau tekanan koersif melanggar Piagam PBB,” tegas Alfred de Zayas, mantan Pakar Independen PBB. Menurutnya, persetujuan negara induk saja tidak cukup tanpa kehendak bebas rakyat wilayah tersebut.

Kopenhagen bereaksi paling tegas. Perdana Menteri Mette Frederiksen menegaskan Greenland “bukan untuk dijual” dan kedaulatan tak bisa ditawar. Uni Eropa ikut mengingatkan bahaya preseden. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan bahwa perbatasan tidak boleh diubah dengan tekanan atau kekuatan—jika runtuh di Greenland, kredibilitas Barat ikut runtuh.

Di tingkat aliansi, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan keamanan Arktik harus dibangun lewat kerja sama, bukan tekanan terhadap sesama sekutu.

Moskow memandang wacana AS sebagai preseden berbahaya yang dapat memicu perlombaan militer Arktik. Presiden Vladimir Putin berulang kali memperingatkan dampak destabilisasinya. Beijing pun bereaksi. Juru bicara Kemenlu China Mao Ning menilai tekanan untuk menguasai sumber daya wilayah lain sebagai pelanggaran serius hukum internasional. China—yang menyebut dirinya near-Arctic state—khawatir preseden Greenland mempersempit akses global ke jalur dan sumber daya Arktik.

Di tengah tarik-menarik kekuatan besar, suara lokal menegaskan batas. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan masa depan Greenland ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Survei menunjukkan dukungan pada kemerdekaan bertahap, bukan integrasi ke AS.

Greenland kini menjadi uji lakmus tatanan berbasis aturan. Jika hukum internasional dikesampingkan di Arktik, ia berisiko terkikis di tempat lain. “Ini bukan soal pulau es,” kata de Zayas, “melainkan apakah dunia masih diatur oleh hukum atau oleh kekuatan.” (ren)