Greenland di Pusaran Perebutan Arktik: AS, Eropa, dan Bayang-Bayang Konflik Baru

HALLONEWS.COM-Ancaman Donald Trump untuk “merebut” Greenland bukan sekadar retorika politik luar negeri. Pernyataan itu memicu kegelisahan strategis di Eropa, membuka kembali pertanyaan lama tentang siapa yang sesungguhnya mengendalikan Arktik, wilayah beku yang kini mencair secara geopolitik.

Di tengah tekanan tersebut, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa Uni Eropa akan tetap bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan Arktik. Namun, pernyataan itu diiringi langkah yang jauh lebih tegas: Komisi Eropa mengonfirmasi bahwa Greenland, “pada prinsipnya”, tercakup dalam klausul bantuan timbal balik Uni Eropa.

Pernyataan ini menandai pergeseran penting. Greenland, wilayah semi-otonom yang secara hukum berada di bawah Kerajaan Denmark, kini tidak lagi sekadar isu bilateral AS–Denmark. Ia telah naik kelas menjadi urusan keamanan kolektif Eropa.

Trump membingkai ambisi penguasaan Greenland sebagai kebutuhan keamanan nasional Amerika Serikat. Dalam unggahannya di Truth Social, ia menyebut NATO akan menjadi “lebih tangguh dan efektif” jika Greenland berada di tangan AS. Jika tidak, Rusia dan China disebut akan mengisi kekosongan pengaruh di kawasan tersebut.

Narasi ini segera ditolak secara halus, namun tegas, oleh Eropa. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengakui bahwa pembicaraan dengan AS berlangsung jujur dan konstruktif, tetapi “ketidaksepakatan mendasar” tetap ada.

“Jelas presiden Amerika memiliki keinginan untuk menaklukkan Greenland,” ujarnya, dalam pernyataan langka dari sekutu dekat Washington seperti dilansir Euronews, Jumat (16/1/2026).

Di balik diplomasi yang tampak tenang, Eropa mulai bersiap. Prancis, Jerman, Swedia, Norwegia, dan Belanda menyatakan kesediaan mengirim personel militer untuk misi pengintaian di Greenland. Langkah ini memperlihatkan bahwa Eropa membaca ancaman Trump bukan sebagai wacana, melainkan skenario yang harus diantisipasi.

Penegasan Komisi Eropa mengenai Pasal 42.7 Traktat Uni Eropa (TEU) menjadi kunci. Pasal ini menyatakan bahwa jika suatu negara anggota menjadi korban agresi bersenjata, negara anggota lain berkewajiban memberikan bantuan dan pertolongan dengan segala cara yang dimiliki.

Meski Greenland bukan bagian dari Uni Eropa, statusnya sebagai wilayah Kerajaan Denmark membuatnya “pada prinsipnya” tercakup. Artinya, jika terjadi agresi bersenjata terhadap Greenland, Denmark berhak meminta aktivasi klausul tersebut.

Secara hukum, ini adalah sinyal keras. Pasal 42.7 hanya pernah digunakan sekali oleh Prancis pascaserangan teror 2015. Jika Greenland menjadi alasan aktivasi berikutnya, Eropa akan memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi: konflik antara sesama anggota NATO.

Di sinilah paradoks besar muncul. Amerika Serikat dan Denmark sama-sama anggota NATO. Pasal 5 NATO mengatur pertahanan kolektif terhadap serangan dari luar. Namun, tidak ada preseden ketika ancaman justru datang dari sesama sekutu.

Sejumlah analis membandingkan situasi ini dengan ketegangan Yunani–Turki pada 2020, ketika dua anggota NATO nyaris berhadapan secara militer akibat sengketa eksplorasi gas. Bedanya, kali ini aktornya adalah Amerika Serikat, kekuatan dominan dalam aliansi itu sendiri.

Mengapa Greenland Begitu Penting?

Greenland bukan hanya soal geografi. Ia adalah simpul strategis jalur militer dan radar Arktik, cadangan mineral langka, akses pelayaran baru akibat mencairnya es, serta penyeimbang pengaruh Rusia dan China di Kutub Utara.

Ketika iklim mencair, peta kekuasaan ikut berubah. Greenland kini berada di persimpangan antara keamanan, ekonomi, dan ambisi global.

Ursula von der Leyen menegaskan bahwa Arktik tetap menjadi isu inti NATO sekaligus Uni Eropa. Namun realitas di lapangan menunjukkan pergeseran, dari zona kerja sama menjadi arena kompetisi terbuka.

Dengan Amerika Serikat menekan dari satu sisi, dan Eropa mulai mengonsolidasikan posisi hukumnya dari sisi lain, Greenland menjelma simbol konflik geopolitik abad ke-21, konflik yang tidak lagi dimulai dengan tembakan, melainkan dengan klaim, pasal perjanjian, dan pengerahan simbolik kekuatan.

Jika eskalasi benar-benar terjadi, dunia akan menyaksikan preseden baru, benturan kepentingan di jantung aliansi Barat itu sendiri. (ren)