Gawat! 71 Tanggul di Bekasi Rawan Jebol, Warga Utara Terancam Banjir 1 Meter

HALLONEWS.COM – Kabupaten Bekasi tengah menghadapi ancaman banjir serius akibat kondisi kritis 71 tanggul di wilayahnya. Sebagian tanggul telah diperbaiki secara darurat, namun puluhan lainnya masih menunggu penanganan permanen.

Kabupaten Bekasi menghadapi ancaman banjir serius. Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, terdapat 71 titik tanggul kritis, 48 di antaranya telah diperbaiki secara darurat, sementara 22 titik lainnya belum tertangani.

Ancaman banjir datang dari tiga sumber: kiriman air dari hulu, hujan lokal, dan pasang rob di hilir. Kondisi ini diperparah lemahnya infrastruktur pengendali air. Air sungai meluap hingga lebih dari satu meter ke permukiman warga, terutama di sekitar Sungai Citarum dan Kali Bekasi.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan pemerintah daerah meminta dukungan Pemprov Jawa Barat dan BBWS untuk memperkuat tanggul yang jebol serta membangun tanggul kritis guna melindungi masyarakat dari banjir yang rutin melanda wilayah hilir.

Menurut dia, banjir tidak semata akibat cuaca ekstrem. “Masalah utama adalah tata ruang yang buruk di masa lalu. Lahan resapan dan sawah diganti bangunan permanen, sehingga sungai kini lebih tinggi dibanding permukiman warga,” kata Asep, Sabtu (7/2/2026).

Kecamatan Muaragembong menjadi titik paling rawan. Pertemuan Sungai Citarum dan Ciherang kerap terhambat pasang rob, menyebabkan air meluap ke rumah warga. Dari enam titik tanggul rusak di kawasan ini, tiga sudah jebol akibat curah hujan tinggi, tiga lainnya masih dipantau ketat.

Untuk jangka panjang, Pemkab Bekasi menggandeng Kemenko Infrastruktur, BNPB, dan BBWS. Skema pembiayaan gabungan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, serta dukungan BBWS diharapkan mempercepat normalisasi sungai dan perbaikan tanggul.

Kepala Dinas SDA, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Henri Lincoln menegaskan untuk penanganan saat ini yakni prioritas percepatan normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Sungai Ciherang.

“Biasanya kegiatan ini baru berjalan triwulan ketiga, tapi tahun ini dipercepat ke triwulan pertama untuk meminimalisir dampak banjir dan menyelamatkan lahan pertanian,” katanya.

Dua sungai itu memiliki peran penting dalam pengendalian banjir di wilayah hilir, khususnya kawasan permukiman padat penduduk. Percepatan normalisasi menjadi prioritas utama dalam mitigasi banjir, meski penyelesaian secara menyeluruh belum bisa dalam waktu dekat.

Setidaknya, pengangkatan sedimentasi dan perbaikan tanggul diharapkan mampu menekan potensi dan dampak banjir. “Sungai CBL dan Ciherang merupakan kewenangan dari BBWS, karena itu kita terus kordinasi,” ungkapnya.

Hasilnya, BBWS memberi rekomendasi teknis, sementara pelaksanaan normalisasi dilakukan bersama Pemkab Bekasi, mirip pola kerja pada pembangunan Bendungan BSH-0 dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah.

“Sinergi ini bukan sekadar mempercepat pembangunan fisik, tapi juga memastikan kualitas konstruksi sesuai standar teknis dan daya dukung lingkungan. Dengan penguatan tanggul, warga bisa merasa lebih aman saat hujan deras,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustofa mendesak agar normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi segera dilakukan untuk meminimalisir banjir akibat cuaca ekstrem maupun luapan dari sungai.

”Wilayah kita ini sudah darurat banjir, jadi perlu perhatian khusus dalam penanganannya melibatkan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Karena dengan minimnya anggaran daerah penanganan banjir tak pernah selesai,” kata Budi.

Dia juga mendukung penuh langkah Pemkab Bekasi melakukan penertiban pengembang, terutama yang belum menyelesaikan banjir dan belum menyerahkan fasilitas sosial serta fasilitas umum kepada pemerintah. (dul)