Duta Besar Rusia di PBB Desak AS Segera Bebaskan Maduro

HALLONEWS.COM — Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vassily Nebenzia, pada Senin menyerukan kepada Amerika Serikat agar segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, menyusul penangkapan keduanya dalam operasi militer AS di Caracas awal Januari lalu.

Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Nebenzia menyebut Maduro sebagai presiden yang dipilih secara sah dari negara berdaulat.

“Kami menyerukan kepada pimpinan Amerika Serikat untuk segera membebaskan presiden yang terpilih secara sah dari negara merdeka dan pasangannya,” ujar Nebenzia, pada pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB, Senin (5/1/2026) waktu setempat.

Nebenzia menilai operasi Amerika Serikat pada 3 Januari terhadap Maduro sebagai serangan terbuka terhadap Venezuela. Ia mengatakan tindakan tersebut telah menelan korban jiwa, termasuk warga Venezuela dan Kuba.

“Serangan terhadap pemimpin Venezuela, yang diperparah dengan kematian puluhan warga Venezuela dan Kuba, bagi banyak pihak menjadi tanda kembalinya era tanpa hukum dan dominasi kekerasan Amerika Serikat,” kata Nebenzia.

Rusia, lanjutnya, mengutuk keras agresi AS dan memandang tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap norma hukum internasional dan Piagam PBB.

“Kejahatan Amerika Serikat di Caracas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” tegasnya.

Tuduhan Motif Penguasaan Sumber Daya

Dalam pidatonya, Nebenzia juga menuding Washington bertindak dengan sinisme terbuka, bahkan mengakui secara terang-terangan bahwa intervensi di Venezuela didorong oleh kepentingan untuk menguasai sumber daya alam negara tersebut.

“Kami terkejut dengan sinisme yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditunjukkan Washington, yang bahkan tidak berusaha menyembunyikan tujuan sebenarnya dari operasi kriminal ini, yakni membangun kendali tanpa batas atas sumber daya alam Venezuela dan menegaskan ambisi hegemoniknya di Amerika Latin,” ujarnya di hadapan Dewan Keamanan.

Nebenzia menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak boleh memposisikan diri sebagai “hakim tertinggi” dunia, yang secara sepihak menentukan negara mana yang boleh diserang tanpa memperhatikan hukum internasional.

Ketegangan di Dewan Keamanan PBB

Pernyataan Rusia ini menambah ketegangan dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi Venezuela. Sejumlah negara anggota terbelah antara mendukung langkah Amerika Serikat dan mengecamnya sebagai bentuk intervensi ilegal terhadap negara berdaulat.

Kasus penangkapan Maduro kini tidak hanya menjadi isu hukum di Amerika Serikat, tetapi juga konflik diplomatik besar yang menguji peran PBB dalam menjaga perdamaian, kedaulatan negara, dan supremasi hukum internasional. (ren)