Demi Selamatkan APBD Jabar, Dedi Mulyadi Rela Lakukan Hal Ini
Dedi Mulyadi ambil langkah ekstrem hadapi krisis fiskal Jabar 2026. Perjalanan dinas, fasilitas pejabat, hingga baju jabatan dihapus demi selamatkan APBD.
HALLONEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tak biasa dalam mengawali Tahun Anggaran 2026.
Di tengah beban fiskal berat akibat tunggakan proyek tahun sebelumnya dan pemangkasan dana transfer pusat, Dedi memilih jalur penghematan ekstrem, bahkan memangkas fasilitas yang selama ini melekat pada jabatan gubernur.
Pemprov Jawa Barat harus memulai 2026 dengan kewajiban melunasi tunda bayar proyek pembangunan tahun 2025 senilai Rp621 miliar.
Tekanan anggaran itu kian berat karena berkurangnya dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat hingga Rp2,458 triliun.
Akumulasi kondisi tersebut membuat ruang fiskal Jawa Barat tergerus hampir Rp3 triliun sejak awal tahun.
Namun alih-alih memangkas program publik, Dedi justru menyasar belanja yang dinilai tidak prioritas. Mulai dari biaya seremonial, fasilitas pejabat, hingga perjalanan dinas, semuanya dipangkas signifikan.
Bahkan, untuk tahun 2026, Dedi menegaskan tidak lagi menggunakan anggaran perjalanan dinas gubernur.
“Dulu perjalanan dinas gubernur Rp1,5 miliar, diturunkan jadi Rp150 juta. Tahun 2026 ini saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah,” tegas Dedi.
Tak berhenti di situ, anggaran makan dan minum tamu yang sebelumnya mencapai Rp3,5 miliar dipangkas drastis menjadi hanya Rp500 juta.
Dedi juga menyebut telah menghapus pengadaan baju dinas serta tidak lagi menggunakan kendaraan dinas sebagai bentuk keteladanan dalam penghematan anggaran.
Penghematan juga menyasar aktivitas pemerintahan sehari-hari. Pemprov Jabar mulai mengurangi penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.
Sementara untuk kegiatan seremonial, sepanjang 2026 hanya dua agenda yang tetap dipertahankan, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
Meski harus “berpuasa anggaran”, Dedi memastikan sektor strategis tidak dikorbankan. Justru sebaliknya, anggaran infrastruktur prioritas mengalami peningkatan.
Alokasi pembangunan jalan naik dari Rp3,5 triliun menjadi Rp4,5 triliun, disertai peningkatan belanja publik lainnya.
Selain tunda bayar proyek, APBD Jawa Barat juga masih menanggung cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar per tahun, tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp300 miliar, serta biaya operasional aset strategis seperti Masjid Al Jabbar dan Bandara Kertajati.
Dengan kebijakan penghematan ekstrem ini, Dedi ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali ke rakyat, bukan habis untuk birokrasi dan simbol kekuasaan. (wib)
