Dari Noriega hingga Maduro: Jejak Panjang Agresi Militer AS terhadap Pemimpin Asing

HALLONEWS.COM — Klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa pasukan elit AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, mengguncang dunia.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut operasi itu sebagai “serangan berskala besar dan sukses,” menandai bab baru dalam sejarah panjang kebijakan luar negeri Washington yang kerap dikritik sebagai intervensi imperialistik.

Bagi banyak pengamat, langkah ini bukan sekadar operasi militer, melainkan pengulangan pola lama, ketika diplomasi tak lagi sejalan dengan kepentingan AS, kekuatan senjata menjadi alat utamanya.

Ada beberapa pemimpin negara asing yang pernah ditangkap oleh AS sebagai berikut:

Manuel Noriega-Panama (1989)

Pada Desember 1989, AS melancarkan Operation Just Cause, invasi militer besar-besaran ke Panama. Targetnya adalah Manuel Noriega, penguasa militer Panama yang pernah menjadi informan CIA namun kemudian berbalik arah.

Washington menuduh Noriega terlibat dalam perdagangan narkoba internasional, pelanggaran hak asasi manusia, dan manipulasi pemilu. Invasi tersebut menewaskan ratusan warga sipil, dan Noriega ditangkap lalu diekstradisi ke Miami.

Ia divonis bersalah atas penyelundupan narkoba dan menjalani hukuman di AS, Prancis, dan akhirnya di Panama, di mana ia meninggal di penjara pada 2017. Kasus Noriega menjadi titik awal modern dari kebijakan “regime change” ala Washington di Amerika Latin.

Saddam Hussein-Irak (2003)

Lebih dari satu dekade kemudian, Saddam Hussein menjadi target berikutnya.
Amerika Serikat, di bawah Presiden George W. Bush, menginvasi Irak dengan alasan bahwa Baghdad menyimpan senjata pemusnah massal (WMD) dan mendukung terorisme internasional.

Invasi tersebut menewaskan ratusan ribu warga sipil dan menjatuhkan rezim Saddam yang telah berkuasa sejak 1979. Saddam ditangkap pada 13 Desember 2003, ditemukan bersembunyi di lubang bawah tanah dekat Tikrit. Ia diadili dan dihukum mati pada 30 Desember 2006 atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, tuduhan tentang WMD tidak pernah terbukti. Banyak pihak menilai invasi itu hanyalah kedok untuk menguasai sumber daya minyak Irak dan memperluas pengaruh geopolitik AS di Timur Tengah.

Juan Orlando Hernández-Honduras (2022)

Di Amerika Tengah, Juan Orlando Hernández, mantan Presiden Honduras (2014–2022), ditangkap oleh aparat negaranya dengan bantuan agen AS.

Washington menuduh Hernández terlibat dalam perdagangan narkoba skala besar dan menerima suap dari kartel untuk melindungi jalur distribusi kokain ke Amerika Serikat.

Ia diekstradisi ke New York dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Namun, pada Desember 2025, Donald Trump memberikan amnesti politik, memicu kecaman internasional dan tuduhan bahwa Washington hanya menindak pemimpin yang tidak sejalan dengan kepentingannya.

Kasus Hernández memperlihatkan ambivalensi kebijakan AS: keras terhadap musuh, tetapi lunak terhadap sekutu politik yang menguntungkan.

Nicolás Maduro-Venezuela (2026)

Kini, nama Nicolás Maduro menambah daftar pemimpin asing yang dijatuhkan oleh Washington. Pasukan khusus AS dilaporkan melakukan operasi berskala besar di Caracas, dengan tujuh ledakan besar mengguncang ibu kota.

Trump mengklaim bahwa operasi itu berhasil menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian dikirim keluar negeri.

Tak lama kemudian, Jaksa Agung AS Pam Bondi mengumumkan bahwa Maduro didakwa di Distrik Selatan New York atas tuduhan terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, dan kepemilikan senjata berat.

Pemerintah Venezuela mengecam tindakan ini sebagai “agresi imperialistik” dan menyatakan keadaan darurat nasional.

Sementara itu, Rusia, Iran, dan Kuba menyebut serangan tersebut pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Kronologi Intervensi Militer AS terhadap Pemimpin Asing (1989–2026)

Pertama, Panama (1989). AS menginvasi Panama dan menangkap Jenderal Manuel Noriega atas tuduhan narkoba dan korupsi. Invasi ini menjadi tonggak utama intervensi militer langsung AS di Amerika Latin pasca-Perang Dingin.

Kedua, Yugoslavia dan Afghanistan (1999–2001. AS terlibat dalam operasi militer melawan Slobodan Milosevic (Serbia) dan Taliban. Keduanya dijustifikasi sebagai “perang untuk menegakkan demokrasi” dan “pemberantasan terorisme.”

Ketiga, Irak (2003). Invasi besar-besaran terhadap Irak menggulingkan Saddam Hussein di bawah dalih kepemilikan senjata pemusnah massal. Hingga kini, invasi itu masih menuai kritik global sebagai contoh agresi sepihak tanpa dasar hukum kuat.

Keempat, Libya (2011). AS dan NATO meluncurkan operasi udara yang menjatuhkan Muammar Gaddafi, dengan alasan melindungi warga sipil. Namun, setelah Gaddafi tewas, Libya terjerumus ke dalam perang saudara tanpa akhir.

Kelima, Honduras (2022). Penangkapan Juan Orlando Hernández menunjukkan perluasan pengaruh hukum AS ke luar batas yurisdiksi nasionalnya, lewat kerja sama “ekstradisi politik.”

Keenam, Venezuela (2026). Donald Trump memimpin operasi militer yang disebut “serangan berskala besar” terhadap Venezuela, menandai kembalinya pola invasi langsung AS terhadap pemimpin asing.

Sejarah yang Terus Berulang

Dari Panama hingga Venezuela, pola Washington tetap sama: menggulingkan rezim asing atas nama demokrasi dan keamanan global, namun sering kali meninggalkan kehancuran politik, korban sipil, dan kekacauan ekonomi.

Bagi para pengamat, penangkapan Nicolás Maduro bukan akhir dari cerita — melainkan cermin dari arogansi kekuatan besar yang masih menganggap dirinya sebagai polisi dunia.

Lebih dari tiga dekade setelah invasi ke Panama, Amerika Serikat tampaknya belum meninggalkan kebiasaannya menggunakan kekuatan militer untuk menentukan arah politik dunia.

Dari Noriega, Saddam, Hernández, hingga Maduro, satu pesan tetap sama: bagi Washington, siapa pun yang menentang kepentingannya, bisa jadi target berikutnya. (ren)