China Kecam Penyitaan Kapal Tanker oleh AS: Pelanggaran Serius Hukum Internasional
China mengecam penyitaan kapal tanker oleh Amerika Serikat di perairan internasional sebagai pelanggaran hukum internasional. Rusia menyebutnya pembajakan tingkat negara.
HALLONEWS.COM-Pemerintah China mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang menyita kapal tanker minyak milik negara lain di perairan internasional, menyebutnya sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan ancaman terhadap prinsip kebebasan navigasi global.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menegaskan bahwa Beijing secara konsisten menentang sanksi sepihak dan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum internasional serta tidak disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.
“China menentang segala tindakan yang melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara lain,” kata Mao Ning dalam konferensi pers rutin, Kamis (8/1/2026).
Kecaman China muncul setelah US European Command mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker minyak di Atlantik Utara. Kapal tersebut, M/V Bella 1, yang kemudian diketahui bernama Marinera, dikaitkan dengan Venezuela dan terdaftar sebagai kapal Rusia.
Dalam pernyataan resminya, Komando Eropa AS menyebut penyitaan dilakukan atas koordinasi Departemen Kehakiman AS, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Pertahanan AS, berdasarkan surat perintah pengadilan federal.
“Kapal tersebut disita setelah dilacak oleh USCGC Munro,” tulis Komando Eropa AS dalam unggahan media sosialnya.
Media AS seperti CBS News melaporkan bahwa kapal tanker tersebut telah berada dalam pengejaran aktif sejak akhir Desember 2025. Pada Desember lalu, saat masih mengibarkan bendera Panama, kapal itu disebut dinaiki personel AS ketika dalam perjalanan menuju Venezuela untuk memuat kargo minyak.
Penyitaan ini juga melibatkan Inggris. Pemerintah London mengonfirmasi bahwa angkatan bersenjatanya memberikan dukungan operasional yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk dukungan pangkalan dan pengawasan udara, kepada aset militer AS.
Sebuah kapal militer Inggris dilaporkan membantu pengejaran di kawasan celah Inggris–Islandia–Greenland, sementara Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) memberikan dukungan pengintaian dari udara.
Respons Rusia
Dari Moskow, Kementerian Transportasi Rusia menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak menggunakan kekerasan terhadap kapal yang terdaftar secara sah di bawah yurisdiksi negara lain, terutama di laut lepas.
Pernyataan itu merujuk pada prinsip kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menuntut agar Amerika Serikat menjamin perlakuan manusiawi terhadap awak kapal, terutama jika terdapat warga negara Rusia di dalamnya.
“Kami menuntut agar hak dan kepentingan mereka dihormati sepenuhnya dan tidak ada hambatan bagi kepulangan mereka ke tanah air,” tulis Kemlu Rusia dalam pernyataan resminya.
Insiden ini memicu reaksi keras dari kalangan analis Rusia. Pakar militer Vasiliy Dandykin menyebut tindakan AS sebagai “pembajakan tingkat negara.”
“Biasanya kita menyebut bajak laut itu Somalia atau kelompok ilegal. Tapi kali ini, kapal yang melakukan pengejaran adalah kapal Penjaga Pantai AS. Padahal, pantai AS berjarak ribuan mil laut dari lokasi kejadian,” kata Dandykin.
Ia memperingatkan bahwa insiden ini bisa membuka “kotak Pandora” bagi keamanan maritim global. “Jika praktik semacam ini terjadi di laut lepas—yang mencakup tiga perempat permukaan Bumi—maka dampaknya akan sangat destruktif, bahkan bagi pelakunya sendiri,” ujarnya.
Pakar politik Rusia Malek Dudakov menilai penyitaan kapal tanker di perairan netral kembali menunjukkan pelanggaran hukum internasional oleh AS.
“Amerika Serikat merusak kepercayaan komunitas internasional terhadap sistem global yang selama ini mereka klaim bangun sendiri. Konsekuensinya akan jangka panjang dan terutama merugikan AS,” kata Dudakov.
Ia memperkirakan Rusia akan lebih sering mengerahkan pengawal bersenjata untuk melindungi kapal tanker minyaknya. “Dalam kondisi saat ini, hampir tidak ada metode lain yang lebih efektif,” ujarnya.
Di sisi diplomatik, Rusia disebut akan terus menekan Washington agar menahan diri. Namun Dudakov menilai kecil kemungkinan AS akan mengubah kebijakan luar negerinya.
Kasus penyitaan kapal tanker Marinera menambah daftar panjang ketegangan geopolitik di laut lepas, terutama terkait sanksi sepihak AS terhadap negara-negara yang dituding melanggar kebijakan Washington.
Dengan kecaman terbuka dari China dan Rusia, insiden ini berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi hukum laut internasional—dan memperuncing perdebatan global tentang batas kewenangan negara dalam menegakkan sanksi di perairan internasional. (ren)
