Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK, Uang dan Emas Disita
Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) kembali mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menjadi sasaran terbaru KPK. Tak hanya lima orang diamankan, penyidik juga menyita uang tunai hingga logam mulia. Dengan ini, 2025 tercatat sebagai tahun paling agresif bagi lembaga antirasuah, yang telah melakukan delapan OTT besar hanya dalam hitungan bulan.
HALLONEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 Desember 2025, tim penyidik mengamankan lima orang, termasuk Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan di wilayah tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan para pihak yang diamankan sebagai tersangka.
“KPK telah melakukan ekspose dan sudah ditetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Penetapan tersangka ini, lanjut Budi, dilakukan sesuai prosedur KUHAP yang mewajibkan aparat penegak hukum menegaskan status hukum para pihak yang ditangkap.
Uang dan Emas Ikut Diamankan
Selain penangkapan, KPK juga mengamankan barang bukti mencolok dalam bentuk uang tunai rupiah serta logam mulia emas.
“Tim KPK juga mengamankan barang bukti uang dan logam mulia,” kata Budi.
KPK akan memerinci dan memamerkan barang bukti tersebut dalam konferensi pers resmi pada Kamis (11/12/2025) sore.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto turut mengonfirmasi penangkapan tersebut.
“Benar, Bupati Lampung Tengah diamankan,” ujarnya.
Kasus ini menambah panjang daftar pejabat publik yang tumbang oleh OTT dalam tahun yang sama.
OTT ke-8 Sepanjang Tahun 2025
OTT Ardito Wijaya menjadi OTT kedelapan yang digelar KPK sepanjang tahun 2025. Rekor ini memperlihatkan betapa intensnya operasi pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
Berikut rangkaian OTT KPK sepanjang tahun 2025:
1. Maret 2025 – Sumatera Selatan. Menjerat anggota DPRD dan pejabat PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Juni 2025 – Sumatera Utara. Dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker Jalan Nasional Wilayah I.
3. 7–8 Agustus 2025 – Jakarta, Kendari dan Makassar. Korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
4. 13 Agustus 2025 – Jakarta. Suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
5. 20 Agustus 2025 – Jakarta. Kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan, turut terseret.
6. 3 November 2025 – Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap dalam kasus dugaan pemerasan APBD 2025.
7. 7 November 2025 – Ponorogo. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditahan terkait suap pengurusan jabatan dan gratifikasi proyek RSUD dr. Harjono.
8. 10 Desember 2025 – Lampung Tengah. Bupati Ardito Wijaya ditangkap bersama lima orang lainnya. Barang bukti uang dan emas diamankan.
Serangkaian penindakan sepanjang tahun 2025 menunjukkan KPK mencoba merespons kritik publik mengenai melemahnya pemberantasan korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pola OTT yang sistematis serta menyasar baik pejabat daerah, kementerian, hingga proyek strategis, KPK seolah ingin menegaskan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang perlu tindakan keras.
Kasus terbaru ini juga berpeluang membuka jaringan lebih besar, mengingat proyek pengadaan daerah biasanya melibatkan banyak pihak mulai dari kontraktor, pejabat teknis, hingga elit politik daerah.
Dengan penangkapan Bupati Lampung Tengah, 2025 semakin mengukuhkan diri sebagai tahun penuh turbulensi bagi pejabat publik. Publik kini menunggu detail lanjutan dari konferensi pers KPK dan perkembangan kasus yang berpotensi menjerat lebih banyak aktor. (ren)
