BKKBN Kepri Dorong Budaya Transparansi Layanan Publik melalui Seminar Keterbukaan Informasi
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Webinar “Keterbukaan Informasi Publik”.
HALLONEWS.COM— Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Webinar “Keterbukaan Informasi Publik”.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis BKKBN dalam memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan BKKBN dan lembaga mitra.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik.
“UU KIP bukan sekadar regulasi, tetapi pondasi bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan serta proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Informasi Kepri, Muhammad Djuhari, turut menyampaikan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik.
“PPID memiliki tanggung jawab memastikan setiap informasi yang diberikan tepat, cepat, dan sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Dari sisi internal, PPID Kemendukbangga/BKKBN, Fatimah, S.Sos, Med, menyoroti capaian positif BKKBN dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Ia menyampaikan bahwa sejak 2020 hingga 2024, BKKBN konsisten meraih predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP.
“Pada 2024, nilai Monev kami mencapai 95,45. Capaian ini menunjukkan komitmen nyata BKKBN dalam memberikan layanan transparan kepada publik,” ungkapnya.
Dari sisi kolaborasi lintas lembaga, Therecy Elly Yana, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BPOM Batam, memaparkan inovasi pelayanan inklusif yang dikembangkan BPOM Batam untuk komunitas disabilitas tuli dan tunanetra.
Selain itu, BPOM Batam menghadirkan YAPP! BPOM Batam atau Layanan Terpadu WhatsApp, yang memungkinkan masyarakat memperoleh jawaban cepat, baik secara otomatis maupun melalui petugas.
Menutup kegiatan, moderator Dewita Sari, SE, Ak, MM, menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memperkuat budaya transparansi dalam pelayanan publik. Webinar ini diikuti peserta dari PPID provinsi, kementerian/lembaga, serta para Penyuluh KB di wilayah Kepulauan Riau.(ver)
#BKKBN #PelayananPublik #Kepri
