Bank Jakarta telah 100 Persen Salurkan Dana Pemerintah Pusat

HALLONEWS.COM– Bank Jakarta menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementerian Keuangan RI melalui penempatan dana pemerintah sebesar Rp1 triliun pada November 2025.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa mandat ini menjadi dorongan penting bagi perseroan dalam menyalurkan pembiayaan yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah.

“Dana sebesar Rp1 triliun tersebut telah tersalurkan seluruhnya dalam periode 12–21 November 2025,” katanya dalam keterangan pers pada Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, penyaluran difokuskan pada sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect tinggi, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai upaya memperkuat ekonomi Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Ia memastikan laporan realisasi penyaluran telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan.

“Setelah seluruh dana pemerintah tersalurkan, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi pembiayaan melalui likuiditas internal yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Agus menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan pipeline pembiayaan yang kuat dan prudent untuk mengakomodasi penempatan dana pemerintah dengan skala yang lebih besar ke depan.

Menurut Agus, kondisi Bank Jakarta saat ini berada dalam posisi solid dan sehat, tercermin dari tingkat kesehatan bank kategori “Sehat” berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semester I 2025.

“Likuiditas yang terjaga, kualitas aset yang baik, serta tingkat kredit bermasalah (NPL) yang terkendali menjadi indikator kesiapan bank dalam mengelola pembiayaan berskala signifikan,” ucapnya.

Agus menegaskan komitmen Bank Jakarta untuk terus mendukung kebijakan fiskal pemerintah.

“Dengan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, serta fokus pada sektor produktif, Bank Jakarta siap memastikan penempatan dana pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Bank Jakarta akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan regulator lainnya.

“Hal ini demi menjalankan fungsi intermediasi secara sehat, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan,” pungkasnya.