Banjir Terus Datang, Janji Semakin Jauh Pergi

HALLONEWS.COM – Setiap musim kampanye, banjir selalu hadir sebagai janji. Ia diucapkan dengan nada tegas, dirangkai dalam kalimat optimistis, dan diakhiri keyakinan bahwa persoalan lama itu segera dituntaskan.

Di Jakarta, denyut nadi kehidupan Indonesia, janji itu terdengar paling nyaring. Namun, setelah pejabat silih berganti dan kursi kekuasaan berpindah tangan, banjir tetap datang, bahkan dengan intensitas yang kian parah. Yang berubah hanya satu hal: alasan. Bukan banjir tapi parkir air.

Jakarta bukan sekadar sebuah kota. Ia adalah pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan simbol kapasitas negara dalam mengelola kehidupan modern.

Apa yang terjadi di Jakarta sering kali menjadi cermin bagi wajah Indonesia di mata warganya sendiri. Karena itu, ketika Jakarta terus bergulat dengan banjir dari tahun ke tahun, kegagalan itu terasa lebih dari sekadar kegagalan teknis; ia menjadi kegagalan simbolik.

Kini, banjir kerap diposisikan sebagai takdir alam. Curah hujan ekstrem, perubahan iklim, atau kondisi geografis dijadikan penjelasan utama. Alam seolah menjadi pihak yang harus memikul kesalahan, sementara negara tampil sebagai korban keadaan.

Di titik inilah kegelisahan publik tumbuh: sejak kapan negara berhenti mengantisipasi dan mulai sekadar menjelaskan? Sebab, banjir Jakarta bukan fenomena baru. Ia bukan kejutan. Ia berulang, berpola, dan dapat diprediksi.

Di banyak negara maju, banjir tidak lagi diperlakukan sebagai musibah semata, melainkan sebagai masalah teknis yang harus dihadapi dengan pengetahuan, teknologi, dan tata kelola yang konsisten.

Belanda memberi pelajaran penting. Negara ini hidup berdampingan dengan air sejak awal sejarahnya. Sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Namun, alih-alih menyalahkan alam, mereka memilih memahami dan mengelolanya.

Bendungan, kanal, polder, sistem drainase cerdas, pemetaan risiko berbasis data, hingga integrasi tata ruang dengan ekologi menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang, bukan proyek musiman.

Yang membedakan keberhasilan Belanda bukan semata kecanggihan teknologi, melainkan kesetiaan pada perencanaan.

Kebijakan pengendalian banjir tidak berhenti setiap kali pemerintahan berganti. Ia dijaga sebagai agenda negara, bukan sekadar program pejabat. Ada kesinambungan, disiplin, dan kesadaran bahwa air tidak bisa ditaklukkan dengan slogan.

Di Jakarta, persoalannya sering kali bukan ketiadaan pengetahuan. Berbagai studi, peta risiko, dan rekomendasi teknis telah lama tersedia. Namun, implementasi kerap terhenti oleh kepentingan jangka pendek.

Tata ruang dikompromikan, pengadaan daerah resapan tak manjur, sungai kehilangan fungsinya, dan teknologi kalah oleh kalkulasi politik.

Hujan Terlalu Deras

Ketika banjir datang, penjelasan pun disederhanakan: hujan terlalu deras. Padahal, hujan deras seharusnya sudah menjadi asumsi dasar dalam perencanaan kota tropis. Negara maju tidak menunggu bencana untuk bereaksi; mereka bekerja jauh sebelum air meluap.

Di sinilah perbedaan mendasar antara negara yang sekadar bertahan dan negara yang mau belajar dan bersahabat dengan alam.

Negara yang maju tidak sibuk mencari siapa yang salah setelah banjir terjadi. Ia sibuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak berulang dengan dampak yang sama.

Teknologi bukan untuk pencitraan, melainkan pencegahan. Data dipakai bukan untuk laporan, tetapi membuat keputusan cerdas.

Banjir Jakarta sejatinya adalah cermin nasional. Ia memantulkan kualitas perencanaan, keteguhan kebijakan, dan keseriusan negara dalam melindungi warganya.

Jika di jantung kehidupan Indonesia banjir terus berulang dengan pola yang sama, maka masalahnya bukan lagi pada alam, melainkan pada cara penguasa mengelola negara.

Janji boleh berganti. Pejabat boleh silih berganti. Air akan selalu mencari jalannya sendiri.

Pertanyaannya, apakah Jakarta dan Indonesia akan terus membiarkan air itu datang sebagai alasan, atau mulai memperlakukannya sebagai tantangan yang harus dijawab dengan akal, ilmu, dan keberanian untuk mengeksekusi?

Pada akhirnya, banjir bukan sekadar soal air yang meluap. Ia adalah soal apakah negara hadir sebagai pengelola masa depan, atau terus menjadi pemadam kebakaran setelah api menghanguskan segalanya. (Mathias Brahmana/Dewan Redaksi Hallonews)