Banjir di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Akui Ada Kesalahan Tata Ruang

HALLONEWS.COM – Banjir yang berulang kali melanda Kabupaten Bekasi kian menegaskan kegagalan tata ruang yang dibiarkan bertahun-tahun. Pemerintah daerah mengakui akar masalahnya berada di kesalahan tata ruang dan berhenti pada tahap identifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja secara terbuka menyebut kesalahan tata ruang sebagai penyebab utama banjir yang meluas. Ia mengatakan sebagian besar wilayah terdampak merupakan kawasan perumahan.

“Ya pasti karena tata ruang. Kalau Sungai Citarum dan Cikarang Bekasi Laut (CBL) tinggi, pasti banjir. Berarti ada kesalahan tata ruang yang dari awal tidak diantisipasi,” kata Asep kepada Hallonews, Selasa (27/1/2026).

Data pemerintah daerah mencatat, sekitar 85 persen kawasan perumahan terdampak banjir, tersebar di 51 desa dengan sedikitnya 216 titik genangan. Banyak di antaranya berada di wilayah yang sejak awal diketahui rawan banjir.

Menurut Asep, genangan yang terjadi secara rutin menunjukkan kesalahan perencanaan yang sudah berlangsung lama, namun dibiarkan. “Ini sudah pada dibangun, banjirnya rutin, banjirnya langganan. Saya nggak mau ke depannya seperti ini,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Bekasi mengaku masih melakukan identifikasi penyebab banjir di setiap wilayah terdampak. Pemerintah juga berencana memanggil para pengembang perumahan untuk membahas solusi penanganan banjir.

“Hari ini (Selasa) saya memanggil beberapa pengembang. Saya minta tuntaskan dulu banjirnya. Tidak boleh mengembangkan rumah lagi sebelum banjirnya selesai. Untuk saat ini, perizinan kita stop dulu,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menghentikan sementara perizinan pengembangan perumahan. Namun kebijakan tersebut masih sebatas pernyataan, tanpa kejelasan teknis, tenggat waktu, maupun sanksi tegas bagi pengembang yang terbukti lalai.

Selain banjir, Asep juga menyoroti kerusakan infrastruktur pascabanjir. Pemerintah daerah, kata dia, akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak dengan memanggil Sekretaris Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Asep menyebut pada 2027 pemerintah daerah menargetkan pembangunan di seluruh desa secara berkeadilan. Namun banjir yang terjadi saat ini memaksa pemerintah fokus pada penanganan darurat banjir yang terus meluas di wilayahnya.

Ia juga menegaskan, pengembang perumahan yang belum melakukan serah terima wajib bertanggung jawab atas infrastruktur di kawasan tersebut. “Apalagi kalau belum serah terima, perumahan harus bertanggung jawab terkait infrastruktur yang ada,” tegasnya.

Meski demikian, hingga kini langkah konkret pemerintah masih terbatas pada pendataan dan rapat koordinasi.“Kita identifikasi dulu banjirnya di mana saja, lalu kita undang pengembang-pengembangnya, solusinya seperti apa,” ujar Asep.

Sementara pemerintah masih memetakan masalah, warga di sejumlah wilayah masyarakat harus hidup dalam kondisi serba terbatas. Di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, banjir telah merendam permukiman hampir tiga pekan.

Siti Fatonah (47), warga setempat, mengatakan genangan air belum juga surut sejak pertengahan bulan lalu. Air setinggi selutut orang dewasa menggenangi rumah, sementara di luar rumah bisa mencapai sepangkal paha, bahkan setinggi pinggang bagi sebagian warga.

“Pokoknya saya ngitungnya mingguan aja, ini sudah jalan tiga minggu,” ujar Siti kepada wartawan.

Tak kuat bertahan, Siti memilih mengungsi ke rumah kontrakan sejak sepekan terakhir. Ia menyewa kontrakan seharga Rp600 ribu per bulan, ditambah biaya listrik token sekitar Rp100 ribu beban berat bagi keluarganya yang mengandalkan penghasilan serabutan.

“Kalau ada kerjaan ya dapat duit, kalau nggak ya nggak. Makanya ngontrak ini patungan sama saudara,” tuturnya.

Warga lain yang tak mampu menyewa kontrakan terpaksa bertahan di sekitar rumah dengan mendirikan tenda darurat dari terpal dan bambu. “Bikin tenda seadanya, yang penting bisa neduh,” katanya.

Kondisi pengungsian darurat dinilai jauh dari layak. Udara dingin pada malam hari dan serangan nyamuk menjadi keluhan utama. “Kalau malam dingin banget, nyamuk. Di kontrakan aja dinginnya kerasa,” ujar Siti.

Ia meyakini banjir bukan hanya akibat hujan lokal, melainkan air kiriman dari wilayah hulu. Menurutnya, pengerukan saluran air tak banyak membantu karena daerah resapan terus berkurang akibat alih fungsi lahan.

Warga menduga luapan air berasal dari Kali Ujung Harapan atau Kali Pulo yang melintasi wilayah tersebut. Dampak kesehatan mulai dirasakan warga, mulai dari gatal-gatal, kutu air, hingga flu pada anak-anak akibat kondisi dingin dan lembap.

“Anak-anak pilek, jadi sedia obat sendiri, parasetamol, jangan sampai meriang,” kata Siti.

Kebutuhan mendesak warga saat ini adalah bahan makanan dan obat-obatan. Persediaan beras kian menipis, membuat sebagian keluarga hanya mengandalkan mi instan. “Kadang sore makannya cuma mi. Nasi kadang nggak kebagian. Anak saya banyak,” ujarnya.

Meski banjir di sejumlah titik mulai berangsur surut, persoalan belum selesai. Ancaman penyakit pascabanjir menghantui warga di berbagai wilayah. Di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. (dul)