Abdullah Desak Polri Bertindak Cepat Tangani Teror Bom 10 Sekolah di Depok

HALLONEWS.COM — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk merespons secara cepat dan terukur terhadap ancaman teror bom yang menimpa sepuluh sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Ia menilai, tindakan sigap sangat diperlukan agar peristiwa tersebut tidak memunculkan kepanikan publik, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

“Saya minta kepolisian merespons cepat dan terukur agar teror ini tidak menimbulkan dampak destruktif di masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Abdullah menilai, ancaman bom yang dikirim ke sejumlah sekolah harus ditangani secara serius karena berpotensi menular ke wilayah lain jika tidak segera diantisipasi. Ia mengingatkan bahwa situasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketakutan menjelang momentum besar nasional.

Legislator Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu juga menekankan pentingnya kanal komunikasi satu pintu dari kepolisian. Langkah ini, kata dia, untuk mencegah penyebaran informasi liar dan hoaks yang bisa memperburuk situasi.

“Menurut saya, kepolisian mesti membuat kanal komunikasi satu pintu untuk memperbarui informasi penanganan kasus ini agar tidak ada misinformasi atau hoaks yang justru membuat masyarakat panik dan menimbulkan kerugian lainnya,” tegasnya.

Menurut Abdullah, keterbukaan informasi yang kredibel dan terverifikasi sangat penting agar masyarakat tetap tenang serta tidak mudah termakan isu yang belum jelas sumbernya.

Perkuat Operasi Lilin dan Deteksi Ancaman

Lebih lanjut, Abdullah mengingatkan kepolisian untuk meningkatkan Operasi Lilin 2025, yang melibatkan sinergi antara Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Melalui Operasi Lilin ini, patroli dan pengamanan di objek vital, tempat ibadah, sekolah, serta ruang publik lainnya dapat diperkuat keamanannya. Ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi ancaman lain, baik dalam bentuk fisik maupun digital,” jelasnya.

Ia menilai, operasi pengamanan terpadu jelang akhir tahun bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi bentuk nyata negara dalam melindungi warganya dari ancaman teror dan disinformasi digital.

Imbauan untuk Tetap Tenang

Abdullah juga meminta masyarakat untuk tidak panik dan tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya terkait peristiwa teror bom tersebut.

“Dampak misinformasi atau hoaks dari peristiwa teror akan menimbulkan kondisi yang tidak stabil di masyarakat,” ujarnya.

Politisi itu menegaskan, masyarakat harus mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat kepolisian yang kini bekerja intensif.

“Jadi, saya minta semua masyarakat tetap tenang karena kepolisian sedang bekerja untuk mengatasi teror ini. Mari kita bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang aman dan damai di penghujung tahun ini,” kata Abdullah.

Kronologi Teror Bom di Depok

Ancaman bom terhadap 10 sekolah di Kota Depok dikirim melalui email ke bagian tata usaha masing-masing sekolah pada Senin (22/12/2025).

Pesan elektronik itu dikirim dari alamat [email protected], dengan pengirim yang mengaku bernama Kamila Lutfiani Hamdi. Dalam pesan tersebut, pengirim menyebut telah menanam bahan peledak di lingkungan sekolah, meski hingga kini tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan bom.

Sekolah-sekolah yang menerima ancaman antara lain: SMA Ar-Rahman, SMA PGRI 1 Depok, SMA Bintara, SMA Cakra Buana, SMAIT Nurrurahman, SMA Budi Bakti, SMAN 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6 Depok.

Pihak kepolisian bersama tim Gegana Brimob langsung bergerak cepat ke lokasi-lokasi tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan situasi tetap aman. Hingga Selasa malam, tidak ditemukan bahan peledak di seluruh sekolah yang dilaporkan menerima ancaman.

Peristiwa di Depok memperlihatkan bentuk baru ancaman teror yang mengandalkan serangan psikologis melalui ruang digital. Meskipun tidak ditemukan bom fisik, dampak sosial dari penyebaran pesan teror dapat mengganggu rasa aman publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas keamanan.

Langkah Abdullah yang menyoroti pentingnya koordinasi satu pintu dan transparansi informasi dari Polri dinilai tepat untuk mencegah eskalasi kepanikan di tengah masyarakat. Dalam konteks menjelang perayaan keagamaan dan pergantian tahun, komunikasi publik yang tenang dan terarah menjadi bagian penting dari strategi keamanan nasional.

Teror berbasis digital kini menjadi tantangan baru aparat penegak hukum — di mana serangan terhadap rasa aman bisa dilakukan tanpa letusan, hanya melalui pesan dan ketakutan yang menyebar cepat. (ren)