Jepang Gelar Pemilu Majelis Rendah, Nasib Pemerintahan Sanae Takaichi Dipertanyakan

HALLONEWS.COM-Pemungutan suara dalam pemilihan Jepang dimulai pada Minggu (8/2/2026) pagi, dengan 1.284 kandidat bersaing memperebutkan 465 kursi Dewan Perwakilan Rakyat, majelis rendah parlemen Jepang yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemerintahan.

Fokus utama pemilu ini adalah apakah kekuasaan yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang mampu mempertahankan mayoritas kursi. Hasil tersebut akan menentukan kelanjutan pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, atau sebaliknya membuka jalan bagi oposisi untuk menghambat stabilitas politik nasional.

Tempat pemungutan suara di seluruh Jepang diadakan tutup pada pukul 20.00 waktu setempat, sementara penghitungan suara diperkirakan berlangsung hingga larut malam.

Dari total 465 kursi, sebanyak 289 kursi diperebutkan melalui daerah pemilihan tunggal, sementara 176 kursi lainnya dialokasikan melalui sistem perwakilan proporsional di 11 blok regional .

Jajak pendapat terbaru dari media-media besar Jepang menunjukkan kekuasaan masih berpeluang mengamankan mayoritas kursi. Namun, oposisi baru bernama Aliansi Reformasi Sentris , yang diprakarsai oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito, justru diperkirakan kehilangan kursi dibandingkan posisi mereka sebelum pemilu, menurut survei Kyodo News .

Meski demikian, survei yang sama mencatat sebagian besar pemilih masih belum menentukan pilihan. Kondisi ini membuka peluang perubahan hasil di menit-menit terakhir, terutama di tengah skandal dana gelap yang terus membayangi LDP dan menambah persaingan.

Takaichi secara mengejutkan membubarkan majelis rendah pada tanggal 23 Januari untuk mengadakan pemilihan umum sela. Langkah ini menjadi pembubaran parlemen pertama di awal sidang reguler dalam 60 tahun terakhir . Ia bahkan berjanji akan mengecewakan diri sendiri jika koalisi gagal mempertahankan mayoritas.

Keputusan tersebut menuai kritik karena dinilai lebih mengedepankan kalkulasi politik ketimbang pengesahan anggaran awal tahun fiskal 2026, yang seharusnya mulai dibahas parlemen pada April mendatang. Kritik ini muncul meskipun Takaichi sebelumnya berkomitmen memprioritaskan implementasi kebijakan.

Pemilu kali ini juga mencatat sejarah pemilihan majelis rendah pertama Jepang yang digelar pada bulan Februari sejak 1990 . Hujan salju lebat yang melanda wilayah sepanjang pantai Laut Jepang memicu kekhawatiran gangguan transportasi dan risiko keselamatan pemilih, yang berpotensi menekan tingkat partisipasi. (ren)