Home - Nasional - Prabowo Siapkan Gedung Eks Kedubes Inggris di Bundaran HI Jadi Kantor Bersama

Prabowo Siapkan Gedung Eks Kedubes Inggris di Bundaran HI Jadi Kantor Bersama

MUI mengungkap gedung eks Kedutaan Besar Inggris di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, disiapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai kantor bersama MUI, Baznas, BWI, BPKH, dan lembaga keumatan untuk memperkuat peran umat Islam.

Sabtu, 7 Februari 2026 - 17:15 WIB
Prabowo Siapkan Gedung Eks Kedubes Inggris di Bundaran HI Jadi Kantor Bersama
Presiden RI Prabowo Subianto (Dok IG Prabowo)

HALLONEWS.COM – Rencana Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pusat lembaga-lembaga umat Islam di jantung Ibu Kota mulai menemukan bentuk konkret. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap, gedung yang disiapkan itu berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, dan merupakan bangunan eks Kedutaan Besar Inggris yang terletak di koridor Jalan Thamrin, tepat di samping Hotel Grand Hyatt.

Informasi itu disampaikan Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, kepada wartawan di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026). “Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt,” ujarnya.

MUI, kata Nusron, menyambut positif langkah Presiden tersebut. Menurutnya, penyediaan gedung di pusat kota mencerminkan komitmen negara memperkuat peran ulama dan kelembagaan umat Islam, sekaligus memberi simbol kehadiran institusi keumatan di kawasan strategis yang selama ini didominasi aktivitas komersial.

Tak sekadar kantor, gedung itu dirancang menjadi kantor bersama (shared office) bagi sejumlah lembaga keumatan. “Nanti akan dijadikan kantor bersama antara Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, MUI, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan instansi-instansi keumatan lain. Supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk memberdayakan umat,” jelas Nusron.

Dari informasi awal yang diterima MUI melalui Kementerian Agama, bangunan akan dirancang hingga sekitar 40 lantai. Namun, Nusron menegaskan detail anggaran, desain final, dan target waktu pembangunan, masih menjadi kewenangan kementerian teknis untuk dikonfirmasi lebih lanjut.

<>Permintaan Imam Besar<>
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan rencana ini saat menghadiri Munajat Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan telah menyediakan lahan sekitar 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam.

“Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain,” kata Prabowo.

Kepala Negara menegaskan gedung tersebut tidak hanya untuk MUI, tetapi dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang aktivitas. Bahkan, Prabowo sempat menyinggung kemungkinan pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.

“Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai,” ujarnya.

Prabowo mengungkap, gagasan ini berangkat dari permintaan Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menyampaikan perlunya penataan kantor lembaga-lembaga Islam di pusat kota. “Beliau menyampaikan, ‘Pak, kantor MUI sekarang enggak jelas di mana.’ Saya pun, maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI,” tutur Prabowo.

Bagi MUI, rencana ini dipandang sebagai penegasan posisi umat Islam dalam tata ruang simbolik Ibu Kota. “Soal masalah gedung itu adalah bentuk komitmen beliau kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia,” kata Nusron.

Jika terealisasi, kehadiran pusat lembaga umat Islam di Bundaran HI bukan hanya soal gedung fisik, melainkan penataan kelembagaan. Gedung ini diharapkan dapat menghadirkan koordinasi yang lebih efisien, pengelolaan yang terintegrasi, dan fokus yang lebih kuat pada pemberdayaan umat di tengah dinamika Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. (Mts)