Ketika Kemiskinan Menghapus Masa Depan Bocah Sekolah Dasar di NTT

HALLONEWS.COM-Ia hanya anak kelas IV Sekolah Dasar (SD), berusia 10 tahun, dengan harapan sederhana yaitu memiliki buku dan pena untuk sekolah. Bukan gadget mahal, bukan peralatan mewah, hanya alat tulis seharga kurang dari Rp10.000 yang tak pernah ada. Permintaan itu berakhir dengan tragedi. YBS ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Karadhara, Desa Nenowea, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 29 Januari 2026 lalu, diduga karena merasa tak mampu melanjutkan hidup saat keinginan itu tak terpenuhi.

Surat perpisahan yang ditinggalkannya kemudian tersebar dan mengguncang publik, betapa rapuhnya harapan anak di tengah tekanan kemiskinan yang sistemik.

Data Kemiskinan NTT

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi NTT masih sangat tinggi meskipun ada penurunan kecil dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin mencapai sekitar 18,60 persen, atau sekitar 1,09 juta orang dari total penduduk provinsi—menurun dari periode sebelumnya namun tetap jauh di atas rata-rata nasional.

Kemiskinan di NTT juga menunjukkan jurang yang besar antara daerah pedesaan dan perkotaan. Angka kemiskinan di pedesaan mencapai lebih dari 22 persen, jauh di atas rata-rata perkotaan.

Data lain menunjukkan lima kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi ini, di antaranya Sumba Tengah (29,23 persen) dan Sabu Raijua (27,18 persen), menjadi indikator jelas bahwa kemiskinan tetap menjadi akar persoalan yang rumit.

Dari Permintaan Sederhana hingga Akhir Tragis

Peristiwa tragis ini bermula ketika YBS meminta ibunya, MGT (47), uang untuk membeli buku dan pena, kebutuhan paling dasar bagi siswa sekolah. Biaya itu jauh di bawah Rp10.000, tetapi hal itu menjadi penghalang karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu.

Tak lama setelah permintaan tersebut, YBS ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Kepolisian setempat menyatakan motif sementara diduga kuat dipicu faktor ekonomi keluarga. “Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan kesehatan mental,” kata Kapolda Nusa Tenggara Timur Rudi Darmoko.

Bagi anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, tragedi ini jauh lebih dari sekadar angka statistik. Ia menilai bahwa kemiskinan mencerminkan runtuhnya martabat dan jaminan hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan yang seharusnya terjamin konstitusi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar seperti buku tulis telah menjadi penghalang nyata bagi masa depan anak bangsa.

Meski data terbaru BPS belum merinci secara lengkap tingkat pendidikan tertinggi penduduk di NTT, data populasi usia 10 tahun ke atas menunjukkan adanya tantangan besar dalam pencapaian pendidikan yang layak. Hal ini mencerminkan bahwa tekanan ekonomi keluarga berlatarkan kemiskinan turut membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, memperkuat siklus kemiskinan generasi ke generasi.

Psikiater dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Lahargo Kembaren, menjelaskan bahwa anak usia 9–10 tahun memang mulai memahami konsep kematian, namun mereka belum memiliki kematangan emosional untuk mengatasi tekanan psikologis yang berat.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kesiapan memperluas layanan psikologi klinis di puskesmas untuk penanganan kesehatan mental anak secara preventif. Namun publik menilai langkah ini harus dibarengi dengan kebijakan pendidikan yang benar-benar menjamin pemenuhan hak anak tanpa beban biaya, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

Kasus YBS menjadi alarm keras bahwa meskipun angka kemiskinan di NTT menunjukkan tren menurun, realitas kehidupan keluarga miskin masih menyisakan luka yang tak terlihat oleh statistic yakni anak-anak yang merasa tak pantas hidup karena kebutuhan dasar pendidikan tak terpenuhi.

Bukan sekadar angka.Ini soal harapan. Dan yang paling tragis adalah ketika harapan itu padam sebelum sempat menyala. (ren)