Home - Nusantara - Bocah di NTT Tewas karena Buku dan Alat Tulis Tak Terbeli, DPR Nilai Negara Lalai Lindungi Anak

Bocah di NTT Tewas karena Buku dan Alat Tulis Tak Terbeli, DPR Nilai Negara Lalai Lindungi Anak

Anggota mendesak Kemendikdasmen mengusut tuntas tragedi kemanusiaan yang menimpa bocah SD di NTT yang tak mampu membeli buku.

Selasa, 3 Februari 2026 - 19:55 WIB
Bocah di NTT Tewas karena Buku dan Alat Tulis Tak Terbeli, DPR Nilai Negara Lalai Lindungi Anak
Anggota Polres Ngada saat melakukan olah TKP.

HALLONEWS.COM – Tragedi meninggalnya siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memantik reaksi keras dari parlemen.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turun tangan dan mengusut secara menyeluruh latar belakang peristiwa tersebut.

Habib menilai, kematian anak usia sekolah yang diduga dipicu ketidakmampuan keluarga membeli buku dan alat tulis merupakan peringatan serius bagi negara.

Ia menegaskan, kasus ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar pendidikan.

“Kami sangat prihatin. Ini alarm keras bahwa masih ada anak Indonesia yang tidak mendapatkan kebutuhan belajar paling mendasar. Negara harus hadir dan tidak boleh abai,” ujar Habib dalam keterangan pada, Selasa (3/2/2026).

Peristiwa tersebut diketahui bermula ketika korban meminta perlengkapan sekolah kepada ibunya.

Permintaan sederhana itu tak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Tragedi ini pun menyedot perhatian publik dan menjadi simbol ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal.

“Kejadian di Ngada memperlihatkan wajah buram pendidikan nasional, di mana masih terdapat jurang besar antara kebijakan anggaran dan realitas di lapangan,” kata dia

Ia mempertanyakan efektivitas distribusi bantuan pendidikan, mengingat besarnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBN setiap tahun.

“Anggaran pendidikan itu besar. Seharusnya kebutuhan paling dasar seperti buku dan alat tulis tidak lagi menjadi masalah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya mekanisme deteksi dini di tingkat sekolah dan pemerintah daerah.

Menurutnya, guru, kepala sekolah, dan pemda seharusnya mampu membaca kondisi sosial dan ekonomi murid, terutama mereka yang hidup dalam tekanan kemiskinan ekstrem.

Habib meminta Kemendikdasmen melakukan investigasi untuk memastikan apakah terdapat kelalaian sistemik dalam penyaluran bantuan pendidikan, sekaligus mengevaluasi pendampingan psikososial terhadap siswa rentan.

“Pengusutan ini penting agar negara tidak lagi kecolongan. Kita harus pastikan bantuan tepat sasaran dan ada pendampingan bagi anak-anak yang mengalami tekanan berat,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah melakukan pendataan ulang kondisi ekonomi siswa di NTT dan wilayah tertinggal lainnya.

Selain itu, Habib meminta penguatan program perlengkapan sekolah gratis serta peningkatan peran guru dalam memantau kondisi mental dan sosial peserta didik.

“Jangan sampai kita kehilangan generasi hanya karena kemiskinan dan kelalaian sistem. Sekolah harus lebih peka dan responsif agar tragedi serupa tidak terulang,” pungkasnya. (ALS)