Israel Hentikan Operasi MSF di Gaza, Bantuan Medis Terancam Mandek

HALLONEWS.COM-Israel pada Minggu (1/2/2026) mengumumkan penghentian operasi Doctors Without Borders atau Medecins Sans Frontieres (MSF) di Jalur Gaza. Keputusan ini diambil setelah organisasi kemanusiaan tersebut dinilai gagal menyerahkan daftar lengkap staf lokal Palestina, sebuah syarat yang diwajibkan otoritas Israel bagi seluruh lembaga bantuan yang beroperasi di wilayah konflik.

MSF menolak tudingan tersebut dan menyebut kebijakan Israel sebagai dalih untuk membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Organisasi itu menegaskan tidak menyerahkan data staf karena Israel tidak memberikan jaminan nyata terkait keselamatan, perlindungan data pribadi, serta independensi tenaga medis mereka.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diumumkan Israel pada Desember lalu, ketika pemerintah menyatakan akan melarang 37 organisasi bantuan internasional, termasuk MSF, beroperasi di Gaza mulai 1 Maret, akibat kegagalan memenuhi persyaratan administratif serupa. Kebijakan tersebut memicu kecaman luas dari LSM internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel menyebut penghentian operasi MSF sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan organisasi tersebut terhadap aturan yang berlaku. Kementerian juga menyatakan MSF sebelumnya sempat berjanji pada awal Januari untuk menyerahkan daftar staf, namun kemudian menarik komitmen tersebut.

Israel bahkan menuduh dua staf MSF memiliki keterkaitan dengan kelompok militan Palestina, yakni Hamas dan Jihad Islam, tuduhan yang dibantah keras oleh MSF. Menurut otoritas Israel, MSF dijadwalkan menghentikan seluruh kegiatannya dan meninggalkan Gaza paling lambat 28 Februari.

Menanggapi hal itu, MSF menyatakan telah berbulan-bulan mencoba membuka dialog dengan pihak Israel, namun tidak membuahkan hasil. Dalam pernyataan yang dirilis Minggu, MSF menilai otoritas Israel memaksa organisasi kemanusiaan untuk memilih antara membahayakan staf mereka atau menghentikan layanan medis yang menyelamatkan nyawa.

MSF menegaskan, tuntutan tersebut berpotensi memaksa lembaga bantuan menarik diri di saat kebutuhan medis di Gaza berada pada titik kritis dan sistem kesehatan hampir runtuh. Organisasi itu juga menyebut sedikitnya 15 staf mereka telah tewas sejak perang Gaza pecah.

Menteri Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel, Amichai Chikli, menyatakan bahwa MSF telah “secara tiba-tiba mengubah sikapnya” dan mengindikasikan bahwa sebagian staf organisasi tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah Israel.

MSF selama ini menjadi salah satu tulang punggung layanan kesehatan di Gaza, terutama sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Organisasi tersebut menyebut saat ini mereka menyediakan sekitar 20 persen kapasitas tempat tidur rumah sakit di Gaza dan mengoperasikan sekitar 20 fasilitas kesehatan.

Sepanjang tahun 2025, MSF melaporkan telah melakukan lebih dari 800.000 konsultasi medis, membantu lebih dari 10.000 persalinan, serta menyediakan akses air minum bagi warga Gaza.

Kelompok-kelompok bantuan internasional memperingatkan bahwa tanpa kehadiran organisasi seperti MSF, layanan vital—mulai dari perawatan darurat hingga kesehatan ibu dan anak—berisiko lumpuh total, meninggalkan ratusan ribu warga tanpa akses medis dasar.

Kebijakan Israel terhadap MSF juga mengingatkan pada langkah serupa terhadap UNRWA, yang berulang kali dituduh memberikan perlindungan kepada militan Hamas. Meski sejumlah investigasi independen, termasuk yang dipimpin mantan Menlu Prancis Catherine Colonna, menemukan adanya persoalan netralitas internal, laporan tersebut menegaskan Israel belum menyodorkan bukti kuat atas tuduhan utama mereka.

Bulan lalu, Israel mulai merobohkan bangunan di kompleks markas UNRWA di Yerusalem Timur dan melarang badan PBB itu beroperasi di wilayah tersebut, meski UNRWA masih menjalankan aktivitasnya di Gaza dan Tepi Barat. (ren)