Viral! Pernyataan KDM Soal Babi, Pohon, dan Upah Buruh Bikin Netizen Terbelah

HALLONEWS.COM – Kritik keras berbasis moral dan lingkungan dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menggugah publik soal ketimpangan cara umat menyikapi isu halal-haram, kerusakan lingkungan, dan upah buruh.

Pernyataan blak-blakan KDM membuat netizen terbelah dalam berpendapat di sosial media.

Ini juga memantik debat nasional dan mendorong MUI bersikap lebih progresif membela rakyat kecil.

Pernyataan menohok Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) beberapa waktu lalu terkait penebangan pohon dan makan daging babi, hingga kini masih viral di sosial media.

Pernyataan menohok yang langsung menyita perhatian publik ini mulai beragam direspon.

Dalam acara pelantikan pengurus MUI Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2026) lalu, KDM meminta MUI tidak tinggal diam dan berani menunjukkan keberpihakan nyata terhadap lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat kecil.

Orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jawa Barat ini menegaskan, MUI bukan sekadar lembaga keagamaan biasa, melainkan institusi sakral yang memiliki otoritas moral untuk menasihati dan mengoreksi pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat dan tidak menyimpang dari sumpah jabatan.

“MUI itu lembaga sakral. Saya tidak boleh ikut campur urusan MUI. Tapi MUI wajib konsisten menasihati pemerintah agar berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas KDM usai pelantikan pengurus MUI saat itu.

Pernyataan KDM berikutnya yang paling menyentak publik dan masih menjadi pembahasan netizen hingga sekarang yakni, ketika menyinggung ketimpangan perhatian umat terhadap isu halal-haram, dibandingkan dengan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan upah buruh.

“Makan babi ribut. Makan daging anjing ribut. Tapi yang nebang pohon dianggap biasa. Padahal itu bikin longsor, hilang sumber air,” ucap KDM lantang.

KDM juga menyoroti nasib buruh tani yang bekerja di sektor pertanian perusak hutan dengan upah hanya Rp27 ribu hingga Rp30 ribu/hari, tanpa jaminan kesehatan dan perlindungan kerja.

“Yang gajinya Rp3 juta, Rp6 juta terus kita tekan. Tapi yang dibayar Rp30 ribu kita diamkan. Padahal yang punya kebun rata-rata sudah haji dan kaya,” sindirnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan nilai spiritual dan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang justru datang untuk membebaskan manusia dari praktik perbudakan.

“Salah satu ciri perbudakan zaman Nabi itu kerja tapi tidak dibayar layak. Kalau ini kita biarkan, di mana spiritualnya?” tandas KDM.

Sementara itu, MUI Pusat resmi mengukuhkan kepengurusan MUI Jawa Barat periode 2025–2030 di Bale Pakuan.

Ketua Umum MUI Jabar, Aang Abdullah Zein, menegaskan komitmen MUI untuk berkhidmat melalui tema “Khidmat Ulama untuk Jawa Barat Istimewa.”

Ia menekankan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat, serta kesiapan MUI mendukung program keagamaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ulama harus hadir melayani umat. Jawa Barat yang istimewa itu bukan hanya maju, tapi juga barokah,” ujarnya. (opy)