Pasar Saham Diguncang! Presiden Prabowo Turun Tangan, Pelaku Saham Gorengan Siap Disikat Habis

HALLONEWS.COM – Gejolak hebat yang mengguncang pasar saham nasional hingga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok tajam memicu respons cepat pemerintah.

Mundurnya sejumlah pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sinyal serius bahwa kondisi ini tak bisa dianggap sepele.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah menggelar rapat koordinasi sektor keuangan di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu malam (31/1/2026).

Rapat itu menjadi momentum penting untuk menenangkan pasar dan mengembalikan kepercayaan investor.
Usai pertemuan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan langsung pesan Presiden Prabowo Subianto kepada pelaku pasar.

Presiden menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh, meski tekanan global dan dinamika pasar tengah memanas.

“Presiden menekankan kepada investor dalam dan luar negeri bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat dan tetap tangguh,” ujar Airlangga.

Tak hanya itu, Presiden juga memastikan negara hadir penuh menjaga pasar keuangan agar tetap sehat, transparan, dan berdaya saing internasional. Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi agar tetap kredibel dan berkelas dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menegaskan sikap keras pemerintah terhadap praktik spekulasi dan manipulasi harga saham alias saham gorengan. Praktik tersebut dinilai merusak kepercayaan publik sekaligus mencederai integritas pasar modal.

“Pemerintah tidak akan mentolerir manipulasi harga saham yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar modal,” tegasnya.

Penegakan hukum pun dipastikan berjalan tanpa kompromi. BEI dan OJK akan bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menyeret pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan bursa dan undang-undang sektor keuangan.

OJK Janji Rombak Total Bursa Saham

Sementara itu, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner sementara OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan lembaganya akan mempercepat reformasi menyeluruh di Bursa Efek Indonesia.

Reformasi tersebut meliputi peningkatan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, hingga penguatan literasi pasar modal.

OJK juga berencana memperdalam pasar dengan menaikkan batas minimal free float menjadi 15 persen, mengoptimalkan peran liquidity provider, serta memperbesar kontribusi investor institusional seperti asuransi dan dana pensiun milik negara.

Dari sisi transparansi, kewajiban keterbukaan informasi akan diperketat, termasuk pengungkapan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial ownership/UBO), afiliasi pemegang saham, hingga penguatan uji tuntas oleh perusahaan efek.

Tak kalah penting, OJK memastikan penyelidikan besar-besaran terhadap praktik penggorengan saham segera dimulai, termasuk pengawasan ketat terhadap influencer pasar modal yang berpotensi menyesatkan investor.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan efek jera sekaligus membersihkan pasar saham dari praktik-praktik tak sehat. (min)